Ilustrasi demonstrasi ojek online. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Komunitas Ojol dan Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Utara maupun Koalisi Ojol Nasional atau KON mengklaim tidak hadir dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada Rabu 17 Agustus 2025.
Kedua kelompok komuitas ojol itu menegaskan memilih untuk tidak turun ke jalan, walapun tetap mendukung perjuangan sesama pengemudi.
Ketua Koordinator Wilayah Jakarta Utara, Mansyur mengatakan, ada sekitar 2.000 pengemudi ojol yang tergabung di dalam komunitasnya.
“Koordinator wilayah ojol Jakarta Utara tidak ikut turun aksi. Kalau ada anggota yang turun, itu tanggung jawab pribadi,” kata Mansyur dalam keterangannya.
Senada dengan Mansyur, Kepala Divisi Legal KON, Rahman, menegaskan, pihaknya menolak ikut serta dalam demo karena diduga sarat kepentingan politik.
“KON tidak ikut turun aksi, karena tuntutan demo ojol kali ini syarat kepentingan politis,” kata Rahman kepada wartawan.
Seperti diketahui bersama, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar aksi dengan tuntutan mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandi, di depan kantor Kementerian Perhubungan, Istana Negara, dan Gedung DPR-MPR pada Rabu 17 September 2025.
"Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyuarakan bahwa telah terjadi kemunduran di Kementerian Perhubungan sejak Dudy Purwagandi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan," kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun dalam keterangan resmi.
Oleh sebab itu, Raden Igun membawa tujuh tuntutan dalam aksi ini yang melibatkan ojol roda dua (R2), driver online roda empat (R4), dan kurir online.
"Pertama, RUU transportasi online agar masuk dalam Prolegnas 2025-2026. Kedua, potongan aplikator 10 persen harga mati. Ketiga, regulasi tarif antar barang dan makanan. Keempat, audit investigatif potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator. Kelima, hapus aceng, slot, multi order, member berbayar, dan lain-lain. Keenam, copot Menteri Perhubungan dan Kapolri serta usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025," kata Igun.
Adapun aksi unjuk rasa rencananya dimulai dari Kementerian Perhubungan, dilanjutkan ke Istana Presiden, dan berakhir di DPR RI.
