Berita

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Dailami Firdaus:

Pengakuan PBB Atas Kemerdekaan Palestina Momentum Setop Agresi Israel

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 14:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus menyambut positif pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kemerdekaan Palestina. 

Dailami menegaskan, keputusan tersebut harus dijadikan momentum untuk menghentikan segala bentuk kekejaman yang dilakukan rezim zionis Israel terhadap rakyat Palestina.

"Pengakuan ini bukan sekadar simbol politik, tetapi bukti nyata bahwa dunia internasional menolak penindasan. Momentum ini harus menjadi titik balik untuk menghentikan kekejaman Israel yang telah merampas hak-hak rakyat Palestina," kata Dailami melalui keterangan elektronik di Jakarta, Selasa 16 September 2025.


Ia menekankan, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, tidak boleh berhenti hanya pada pengakuan formal semata. Menurutnya, seluruh negara harus segera bergerak memastikan rakyat Palestina dapat menjalani kehidupan bernegara tanpa rasa takut, ancaman, maupun intimidasi militer.

"Dunia internasional, khususnya negara-negara yang memiliki komitmen pada kemanusiaan harus memastikan Palestina benar-benar merdeka dan berdaulat. Tidak boleh ada lagi generasi Palestina yang tumbuh dengan trauma akibat penjajahan," kata Dailami.

Dailami juga menyoroti Deklarasi New York yang menjadi salah satu tonggak diplomasi internasional untuk memperkuat komitmen terhadap penyelesaian damai Palestina. Menurutnya, deklarasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata, bukan hanya sekadar pernyataan moral.

"Deklarasi New York telah menegaskan pentingnya solusi dua negara dan hak Palestina untuk merdeka. Maka sekaranglah saatnya deklarasi itu dijalankan dalam tindakan nyata, bukan hanya berhenti pada wacana," kata Dailami.

Dailami juga menyerukan agar Israel segera diseret ke pengadilan internasional atas berbagai kejahatan perang yang telah dilakukan. Selama ini, Israel kerap lolos dari jerat hukum internasional karena perlindungan politik dari negara-negara tertentu.

"Kejahatan perang yang dilakukan Israel sudah terlalu nyata, pembantaian, penghancuran rumah warga, blokade ekonomi, hingga pengusiran paksa. Semua itu adalah pelanggaran berat hak asasi manusia dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Israel harus diadili di Mahkamah Internasional," kata Dailami.

Dailami menambahkan, dukungan dunia terhadap Palestina adalah ujian moralitas global. Indonesia, sebagai bangsa yang sejak awal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina harus berada di garda depan dalam mendorong langkah nyata di forum-forum internasional.

"Keberpihakan terhadap rakyat Palestina adalan cerminan terhadap penolakan terhadap bentuk penjajahan dan kejahatan kemanusiaan," pungkas Dailami.



Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya