Berita

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Dailami Firdaus:

Pengakuan PBB Atas Kemerdekaan Palestina Momentum Setop Agresi Israel

SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 14:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Dailami Firdaus menyambut positif pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas kemerdekaan Palestina. 

Dailami menegaskan, keputusan tersebut harus dijadikan momentum untuk menghentikan segala bentuk kekejaman yang dilakukan rezim zionis Israel terhadap rakyat Palestina.

"Pengakuan ini bukan sekadar simbol politik, tetapi bukti nyata bahwa dunia internasional menolak penindasan. Momentum ini harus menjadi titik balik untuk menghentikan kekejaman Israel yang telah merampas hak-hak rakyat Palestina," kata Dailami melalui keterangan elektronik di Jakarta, Selasa 16 September 2025.


Ia menekankan, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, tidak boleh berhenti hanya pada pengakuan formal semata. Menurutnya, seluruh negara harus segera bergerak memastikan rakyat Palestina dapat menjalani kehidupan bernegara tanpa rasa takut, ancaman, maupun intimidasi militer.

"Dunia internasional, khususnya negara-negara yang memiliki komitmen pada kemanusiaan harus memastikan Palestina benar-benar merdeka dan berdaulat. Tidak boleh ada lagi generasi Palestina yang tumbuh dengan trauma akibat penjajahan," kata Dailami.

Dailami juga menyoroti Deklarasi New York yang menjadi salah satu tonggak diplomasi internasional untuk memperkuat komitmen terhadap penyelesaian damai Palestina. Menurutnya, deklarasi tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata, bukan hanya sekadar pernyataan moral.

"Deklarasi New York telah menegaskan pentingnya solusi dua negara dan hak Palestina untuk merdeka. Maka sekaranglah saatnya deklarasi itu dijalankan dalam tindakan nyata, bukan hanya berhenti pada wacana," kata Dailami.

Dailami juga menyerukan agar Israel segera diseret ke pengadilan internasional atas berbagai kejahatan perang yang telah dilakukan. Selama ini, Israel kerap lolos dari jerat hukum internasional karena perlindungan politik dari negara-negara tertentu.

"Kejahatan perang yang dilakukan Israel sudah terlalu nyata, pembantaian, penghancuran rumah warga, blokade ekonomi, hingga pengusiran paksa. Semua itu adalah pelanggaran berat hak asasi manusia dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Israel harus diadili di Mahkamah Internasional," kata Dailami.

Dailami menambahkan, dukungan dunia terhadap Palestina adalah ujian moralitas global. Indonesia, sebagai bangsa yang sejak awal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina harus berada di garda depan dalam mendorong langkah nyata di forum-forum internasional.

"Keberpihakan terhadap rakyat Palestina adalan cerminan terhadap penolakan terhadap bentuk penjajahan dan kejahatan kemanusiaan," pungkas Dailami.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya