Berita

LPBINU DKI Jakarta Laode Kamaludin. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Nusantara

LPBINU Jakarta Desak Pemprov Cabut Izin Operasi PT KCN

Buntut Pagar Beton Laut
SELASA, 16 SEPTEMBER 2025 | 00:34 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk segera meninjau kembali Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan mencabut izin operasi PT Karya Citra Nusantara (KCN). 

Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua LPBINU DKI Jakarta Laode Kamaludin, menyusul keberadaan pagar beton laut sepanjang tiga kilometer yang dibangun oleh PT KCN di wilayah pesisir.

Menurut Laode, pagar beton tersebut telah mengganggu aktivitas nelayan setempat dan menimbulkan keresahan di masyarakat pesisir. 


“Pagar beton ini membatasi ruang gerak nelayan, menghambat akses mereka ke laut, dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan reklamasi di masa mendatang, meskipun pihak PT KCN mengklaim hanya untuk kepentingan pelabuhan,” tegas Laode dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam, 15 September 2025.

Ia menambahkan, PT KCN bukan hanya menghadirkan masalah melalui proyek pagar beton laut, tetapi juga memiliki catatan panjang persoalan yang merugikan masyarakat sekitar. 

Oleh karena itu, LPBINU DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk tidak hanya mengevaluasi Amdal, tetapi juga mengambil langkah tegas berupa pencabutan izin operasi perusahaan tersebut demi melindungi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.

“Pemprov DKI harus berpihak pada masyarakat, bukan pada korporasi yang merugikan mereka. Kita harus menjaga pesisir Jakarta agar tidak berubah menjadi kawasan reklamasi terselubung,” tandas Laode.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya