Ilustrasi. (Foto: Artificial intelligence (AI))
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 432,5 miliar Dolar AS atau setara Rp7.095 triliun pada Juli 2025.
Besaran ini naik 4,1 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 lalu. Namun sedikit menurun dari posisi ULN Juni 2025 sebesar 434,1 miliar Dolar AS.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan utang tersebut dipengaruhi oleh ULN yang menurun.
“Perkembangan tersebut terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik. Posisi ULN Juli 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Ramdan pada Senin, 15 September 2025.
Ia merinci ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar 211,7 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 9,0 persen (yoy). lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0 persen (yoy) pada Juni 2025.
“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri dan surat utang pemerintah,” jelasnya.
BI mengklaim posisi ULN pemerintah tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah, kata Ramdan dimanfaatkan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,9 persen), Jasa Pendidikan (17,0 persen), Konstruksi (12,1 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,9 persen).
Di samping itu, ULN juga terdiri dari utang swasta yang tercatat 195,6 miliar Dolar AS atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,3 persen (yoy), relatif sama dengan kontraksi pada bulan sebelumnya.
Ramdan mengatakan bahwa keseluruhan rasio posisi ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini turun menjadi 30,0 persen pada Juli 2025 dari 30,5 persen pada Juni 2025 dan dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,5 persen dari total utang.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tandasnya.
