Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Setoran PPN Seret Padahal Banyak Insentif, Ini Penjelasan Menkeu

JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025 | 20:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah mengakui kinerja penerimaan pajak konsumsi masih seret di tahun 2025. Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat menurun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perlambatan konsumsi masyarakat, belanja negara, dan aktivitas ekonomi menjadi faktor utama yang menekan penerimaan pada kuartal III tahun ini.

"Mungkin kuartal III/2025 agak lambat sedikit belanjanya, dan ekonomi agak melambat," ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat 12 September 2025.


Meski begitu, Purbaya tetap menaruh optimisme bahwa dalam dua bulan ke depan perekonomian akan membaik.

"Tapi saya yakin Oktober, November, Desember semua akan berbalik arah, termasuk PPN, PPnBM dan lain-lain mendekati target," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan PPN dan PPnBM sepanjang Januari-Juli 2025 baru mencapai Rp350,62 triliun, anjlok 12,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut bahkan baru 37,1 persen dari target APBN 2025.

Adapun total penerimaan pajak nasional hingga Juli 2025 senilai Rp990,01 triliun, atau 45,2 persen dari target Rp2.189 triliun.

Meski angka setoran masih jauh dari sasaran, Purbaya menegaskan pemerintah menyiapkan paket insentif baru untuk mendorong konsumsi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Ia juga meminta publik tidak cemas bila target pajak tahun ini meleset.

“Let's say di bawah target pun gak usah takut tahun lalu masih ada sisa uang anggaran, SAL yang cukup banyak. Jadi anda gak usah takut pemerintah enggak punya uang untuk membangun,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya