Berita

Ricuh demonstran dalam protes di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin 8 September 2025. (Foto: AFP/Prabin Ranabhat)

Politik

Kelakuan Flexing Pejabat RI Bisa Picu Kerusuhan seperti di Nepal

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 23:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gaya hidup hedon disertai dengan aksi flexing atau pamer kekayaan dan kemewahan menjadi salah satu pemicu terjadinya kerusuhan massal di Nepal. Kemarahan massa terpicu karena aksi pamer kekayaan dan kemewahan dilakukan oleh anak pejabat di tengah banyaknya kesusahan yang melanda rakyat.

“Kerusuhan massal yang terjadi di Nepal ini bisa saja terjadi di Indonesia, bahkan lebih massif lagi, ketika para pejabat tidak peka akan situasi dan sosial kemasyarakatan. Mereka pamer kekuasaan ditengah masyarakat yang susah dan termarginalkan,” kata Direktur Eksekutif Jamsos Institut, Andy Willam Sinaga melalui keterangan elektronik di Jakarta, Kamis 11 September 2025.

Aktivis senior Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) ini menambahkan, gerakan massal yang terjadi di Nepal digerakkan oleh Gen Z. Generasi yang jika dibandingkan dengan demografi Indonesia merupakan salah satu yang terbesar mencapai 75 juta atau sekitar 28 persen dari populasi penduduk.


“Hal ini perlu menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan, terutama pejabat eksekutif, legislatif atau anggota DPR maupun pejabat di lembaga yudikatif agar tidak mempertontonkan gaya hidup hedonisme dan flexing kepada publik,” kata Andy.

Andy menambahkan, gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh sejumlah pejabat sudah terbukti memicu kecemburuan sosial hingga memicu kemarahan rakyat. 

Aksi kerusuhan yang menyasar rumah-rumah sejumlah anggota DPR RI beberapa waktu lalu menjadi salah satu bukti jika kemarahan rakyat terhadap perilaku hidup mewah pejabat tanpa menunjukkan rasa simpati atas kesusahan rakyat sudah sangat tinggi. 

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan membatasi media sosial, menurut Andy. bukanlah solusi terbaik, sebab perilaku individu para pejabatlah yang harus menjadi dasar pembenahan.

“Penggunaan media sosial tidak perlu dibatasi tapi bagaimana pengawasan algoritma media sosial dengan mengedepankan pola preventif dan edukatif penggunaan dan pemanfaatan media sosial, agar kerusuhan sosial yang merugikan dengan menggunakan media massa dan dicegah dan di mitigasi,” demikian Andy.

Diketahui, kerusuhan di Nepal terjadi setelah massa marah atas gaya hidup keluarga pejabat yang tidak bersimpati terhadap kesusahan rakyatnya. Kerusuhan ini menyebabkan 19 orang tewas. Dalam kerusuhan ini, massa membakar kantor parlemen dan rumah perdana menteri.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya