Berita

Ricuh demonstran dalam protes di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin 8 September 2025. (Foto: AFP/Prabin Ranabhat)

Politik

Kelakuan Flexing Pejabat RI Bisa Picu Kerusuhan seperti di Nepal

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 23:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gaya hidup hedon disertai dengan aksi flexing atau pamer kekayaan dan kemewahan menjadi salah satu pemicu terjadinya kerusuhan massal di Nepal. Kemarahan massa terpicu karena aksi pamer kekayaan dan kemewahan dilakukan oleh anak pejabat di tengah banyaknya kesusahan yang melanda rakyat.

“Kerusuhan massal yang terjadi di Nepal ini bisa saja terjadi di Indonesia, bahkan lebih massif lagi, ketika para pejabat tidak peka akan situasi dan sosial kemasyarakatan. Mereka pamer kekuasaan ditengah masyarakat yang susah dan termarginalkan,” kata Direktur Eksekutif Jamsos Institut, Andy Willam Sinaga melalui keterangan elektronik di Jakarta, Kamis 11 September 2025.

Aktivis senior Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) ini menambahkan, gerakan massal yang terjadi di Nepal digerakkan oleh Gen Z. Generasi yang jika dibandingkan dengan demografi Indonesia merupakan salah satu yang terbesar mencapai 75 juta atau sekitar 28 persen dari populasi penduduk.


“Hal ini perlu menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan, terutama pejabat eksekutif, legislatif atau anggota DPR maupun pejabat di lembaga yudikatif agar tidak mempertontonkan gaya hidup hedonisme dan flexing kepada publik,” kata Andy.

Andy menambahkan, gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh sejumlah pejabat sudah terbukti memicu kecemburuan sosial hingga memicu kemarahan rakyat. 

Aksi kerusuhan yang menyasar rumah-rumah sejumlah anggota DPR RI beberapa waktu lalu menjadi salah satu bukti jika kemarahan rakyat terhadap perilaku hidup mewah pejabat tanpa menunjukkan rasa simpati atas kesusahan rakyat sudah sangat tinggi. 

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan membatasi media sosial, menurut Andy. bukanlah solusi terbaik, sebab perilaku individu para pejabatlah yang harus menjadi dasar pembenahan.

“Penggunaan media sosial tidak perlu dibatasi tapi bagaimana pengawasan algoritma media sosial dengan mengedepankan pola preventif dan edukatif penggunaan dan pemanfaatan media sosial, agar kerusuhan sosial yang merugikan dengan menggunakan media massa dan dicegah dan di mitigasi,” demikian Andy.

Diketahui, kerusuhan di Nepal terjadi setelah massa marah atas gaya hidup keluarga pejabat yang tidak bersimpati terhadap kesusahan rakyatnya. Kerusuhan ini menyebabkan 19 orang tewas. Dalam kerusuhan ini, massa membakar kantor parlemen dan rumah perdana menteri.



Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya