Berita

Ricuh demonstran dalam protes di luar Gedung Parlemen di Kathmandu, Nepal, Senin 8 September 2025. (Foto: AFP/Prabin Ranabhat)

Politik

Kelakuan Flexing Pejabat RI Bisa Picu Kerusuhan seperti di Nepal

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 23:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Gaya hidup hedon disertai dengan aksi flexing atau pamer kekayaan dan kemewahan menjadi salah satu pemicu terjadinya kerusuhan massal di Nepal. Kemarahan massa terpicu karena aksi pamer kekayaan dan kemewahan dilakukan oleh anak pejabat di tengah banyaknya kesusahan yang melanda rakyat.

“Kerusuhan massal yang terjadi di Nepal ini bisa saja terjadi di Indonesia, bahkan lebih massif lagi, ketika para pejabat tidak peka akan situasi dan sosial kemasyarakatan. Mereka pamer kekuasaan ditengah masyarakat yang susah dan termarginalkan,” kata Direktur Eksekutif Jamsos Institut, Andy Willam Sinaga melalui keterangan elektronik di Jakarta, Kamis 11 September 2025.

Aktivis senior Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) ini menambahkan, gerakan massal yang terjadi di Nepal digerakkan oleh Gen Z. Generasi yang jika dibandingkan dengan demografi Indonesia merupakan salah satu yang terbesar mencapai 75 juta atau sekitar 28 persen dari populasi penduduk.


“Hal ini perlu menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan, terutama pejabat eksekutif, legislatif atau anggota DPR maupun pejabat di lembaga yudikatif agar tidak mempertontonkan gaya hidup hedonisme dan flexing kepada publik,” kata Andy.

Andy menambahkan, gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh sejumlah pejabat sudah terbukti memicu kecemburuan sosial hingga memicu kemarahan rakyat. 

Aksi kerusuhan yang menyasar rumah-rumah sejumlah anggota DPR RI beberapa waktu lalu menjadi salah satu bukti jika kemarahan rakyat terhadap perilaku hidup mewah pejabat tanpa menunjukkan rasa simpati atas kesusahan rakyat sudah sangat tinggi. 

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan membatasi media sosial, menurut Andy. bukanlah solusi terbaik, sebab perilaku individu para pejabatlah yang harus menjadi dasar pembenahan.

“Penggunaan media sosial tidak perlu dibatasi tapi bagaimana pengawasan algoritma media sosial dengan mengedepankan pola preventif dan edukatif penggunaan dan pemanfaatan media sosial, agar kerusuhan sosial yang merugikan dengan menggunakan media massa dan dicegah dan di mitigasi,” demikian Andy.

Diketahui, kerusuhan di Nepal terjadi setelah massa marah atas gaya hidup keluarga pejabat yang tidak bersimpati terhadap kesusahan rakyatnya. Kerusuhan ini menyebabkan 19 orang tewas. Dalam kerusuhan ini, massa membakar kantor parlemen dan rumah perdana menteri.



Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

BNI Bawa Tiga UKM Indonesia Tembus Pasar Korea Selatan

Jumat, 17 Juli 2026 | 00:23

Api Ludeskan Rumah Tinggal di Cakung Timur

Jumat, 17 Juli 2026 | 00:14

BNI Geber Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

Jumat, 17 Juli 2026 | 00:01

Baznas dan Sound Rhythm Ajak Nonton Bola Sambil Sedekah

Kamis, 16 Juli 2026 | 23:47

Rano Karno Targetkan 500 Penyanyi Tampil di Bundaran HI

Kamis, 16 Juli 2026 | 23:16

Simpul Nominee Rumah Sentul

Kamis, 16 Juli 2026 | 23:00

Nobar Piala Dunia TNI AD di 25 Ribu Titik Capai 1,13 Juta Penonton

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:52

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:45

KPK Rampungkan Analisis Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:34

Wamen Investasi: Kepastian Hukum Jadi Faktor Penting Tarik Investor Asing

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:22

Selengkapnya