Berita

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Pimpinan Komisi X DPR:

Sekolah Rakyat Harus Jaga Mutu dan Kurikulum Nasional

KAMIS, 11 SEPTEMBER 2025 | 17:34 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Komisi X DPR mendukung penuh program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, program tersebut merupakan langkah mulia yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berkualitas.

"Kami di Komisi X DPR sangat mendukung. Mutu dan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat harus menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum pengembangan karakter. Dengan begitu, lulusan sekolah rakyat tidak mewarisi kemiskinan orang tua mereka," kata Lalu saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Sekolah Rakyat Diharapkan Menjadi Solusi Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia’ via video di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 11 September 2025.  


Legislator Fraksi PKB itu menegaskan keberlanjutan program menjadi hal penting agar siswa Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Selain itu, lulusan bisa dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja sesuai kebutuhan.

"Yang terpenting adalah kontinuitasnya. Mutunya harus dijaga dan lulusannya harus menjawab cita-cita Presiden Prabowo agar anak-anak kita tidak mewarisi kemiskinan dari orang tua mereka," tegas dia.

Ia juga menyoroti pentingnya rekrutmen guru yang profesional serta selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan. Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berharap tidak ada kesenjangan kualitas antara guru di Sekolah Rakyat dengan guru di sekolah reguler.

"Rekrutmen guru harus dikomunikasikan dengan kementerian pendidikan dasar dan menengah. Jangan sampai ada kesenjangan antara guru di Sekolah Rakyat dengan guru yang sudah ada hari ini," imbuh Lalu.

Meski Kementerian Sosial bukan mitra langsung Komisi X DPR, Lalu menegaskan pihaknya siap berdiskusi apabila dibutuhkan untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana.

"Cita-cita ini sungguh mulia dari Presiden Prabowo Subianto dan harus kita dukung bersama. Mudah-mudahan Sekolah Rakyat ini bisa berjalan terus dan menjadi solusi nyata bagi anak-anak Indonesia," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya