Berita

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: YouTube Kemenkeu RI)

Bisnis

Pengamat Asing Soroti ada Ketegangan antara Prabowo dan Srimul

RABU, 10 SEPTEMBER 2025 | 11:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah pengamat ekonomi internasional menyoroti keputusan mengejutkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang mencopot Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan.

Langkah mendadak ini dinilai berpotensi memicu gejolak pasar, apalagi situasi politik dan ekonomi tengah memanas akibat gelombang protes besar-besaran dalam beberapa pekan terakhir.

Sejak lama, Prabowo dan Sri Mulyani kerap berbeda pandangan soal kebijakan anggaran. Sri Mulyani dikenal fokus menjaga defisit dan pengeluaran negara agar tetap terkendali, sedangkan Prabowo cenderung mendorong belanja besar, termasuk program populis seperti pemberian makan bergizi gratis di sekolah.


Kepergian Sri Mulyani menimbulkan kekhawatiran bahwa Prabowo kini memiliki ruang lebih besar untuk memperluas belanja negara, yang bisa berdampak pada stabilitas fiskal Indonesia.

“Ada risiko terjadinya arus keluar modal karena investor asing akan khawatir dengan prospek kebijakan fiskal ke depan,” kata Michael Brown, analis senior Pepperstone Research London, dikutip dari Bloomberg, Rabu, 10 September 2025.

Ketegangan antara Prabowo dan Sri Mulyani semakin terlihat pada awal 2025, ketika Prabowo membatalkan kebijakan kenaikan PPN hanya beberapa jam sebelum aturan itu berlaku. Saat itu, muncul spekulasi bahwa posisi Sri Mulyani semakin terpojok.

Situasi semakin rumit setelah gelombang protes besar-besaran pada akhir Agustus lalu. Rumah Sri Mulyani sempat dijarah, sementara kemarahan publik memuncak akibat kenaikan tunjangan besar anggota DPR di tengah beban hidup yang makin berat. 

Tragedi semakin mengerikan ketika seorang kurir tewas tertabrak kendaraan lapis baja polisi. Pemerintah akhirnya mencabut kebijakan kenaikan tunjangan untuk meredakan situasi.

Pada Senin malam, 8 September 2025, Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dalam upacara yang digelar secara mendadak. Purbaya, yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020, menegaskan bahwa dirinya adalah “orang pasar” dan berkomitmen menjaga kesehatan fiskal Indonesia.

Prabowo sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai alasan pergantian ini. Namun, langkah ini dinilai semakin memperluas pengaruh dirinya di sektor keuangan. Sebelumnya, ia juga menempatkan sejumlah orang dekatnya, termasuk keponakannya, Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Rumor pencopotan Sri Mulyani yang beredar sejak Senin pagi membuat indeks saham acuan anjlok 1,3 persen sebelum pengumuman resmi. Sementara di pasar global, nilai tukar rupiah melemah hingga Rp16.605 per dolar AS, posisi terendah sejak Mei 2025.

Sri Mulyani, 63 tahun, telah memimpin Kementerian Keuangan hampir 14 tahun dalam dua dekade terakhir di bawah tiga presiden berbeda. Kariernya dimulai pada 2005 saat diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian kembali dipercaya Presiden Joko Widodo pada 2016. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil meraih peringkat kredit layak investasi.

Bagi banyak investor, Sri Mulyani dianggap sebagai benteng kredibilitas fiskal Indonesia.

“Selama ini, Sri Mulyani adalah simbol utama kredibilitas fiskal Indonesia,” ujar Charlie Robertson, Kepala Strategi Makro FIM Partners Dubai.

“Investor asing mungkin masih percaya pada kekuatan ekonomi Indonesia, tetapi sentimen di dalam negeri rapuh. Risiko terbesar adalah investor lokal lebih memilih surat utang AS ketimbang obligasi Indonesia, yang bisa semakin menekan nilai Rupiah,” tambahnya.

Sementara itu, Mohit Mirpuri, mitra senior di SGMC Capital Pte, menilai kepergian Sri Mulyani menandai berakhirnya era kredibilitas fiskal.

“Namun, Sri Mulyani telah meninggalkan fondasi yang kuat, dan Indonesia masih memiliki teknokrat berpengalaman seperti Purbaya. Tantangannya adalah menjaga kesinambungan kebijakan agar kepercayaan pasar bisa cepat pulih,” jelasnya.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya