Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (Foto:RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Fiskal Seret, Menkeu Baru Hadapi Pilihan Utang atau Pungut Pajak

RABU, 10 SEPTEMBER 2025 | 09:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal pekan ini mendapat perhatian khusus dari analis komunikasi politik Hendri Satrio. 

Menurut sosok yang akrab disapa Hensat itu, fokus utama dari perombakan kabinet kali ini justru ada pada posisi Menteri Keuangan yang dulu dipimpin Sri Mulyani kini beralih ke Purbaya Yudhi Sadewa. 

“Kalau kita lihat perhatiannya ada di Kementerian Keuangan, kenapa? Ada dua alasannya,” kata Hendri Satrio lewat akun instagram miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 10 September 2025.


Alasan pertama, berkaitan langsung dengan tuntutan publik yang belakangan mencuat lewat gerakan 17+8. Ia menilai, jika ditelusuri lebih jauh, inti dari tuntutan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi.

“Pada saat tuntutan masyarakat keluar 17+8 itu kalau dikupas sebetulnya isinya tentang ekonomi, tentang keadaan sosial, ada rasa muak dan lain-lain. Tapi ujungnya adalah keuangan, bagaimana kondisi ekonomi,” tegasnya.

Selain itu, Hensat menambahkan, persoalan ekonomi juga muncul dari kondisi fiskal negara. Ia menilai, pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah.

“Dan yang kedua selain tentang 17+8, ini kan fiskal kalau kita memang sedang tidak bagus. Dan dalam ilmu sederhananya, kalau fiskal nggak bagus, negara biasanya melaksanakan dua kebijakan aja: utang atau pungut pajak,” jelasnya.

Namun, kata Hensat, opsi pajak bisa menimbulkan resistensi yang kian besar dari masyarakat. Apalagi, Presiden Prabowo dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang dibacakan pada 15 Agustus lalu sempat menyinggung adanya kemungkinan pemotongan transfer anggaran pusat ke daerah hingga Rp250 triliun.

“Nah kalau pakai pajak ini sudah ada resistensi dari publik. Nggak mau penolakan di daerah makin besar," ungkap Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu.

Dengan situasi tersebut, ia mengingatkan bahwa para kepala daerah akan menghadapi tantangan besar.

“Jadi artinya kalau kepala daerah yang tidak kreatif, yang hanya mengandalkan pungutan, itu akan kesulitan nanti dia memimpin daerahnya,” tutup Hendri.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya