Berita

Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Istana Tepis Anggapan Reshuffle Cara Prabowo Singkirkan Orang Jokowi

SELASA, 09 SEPTEMBER 2025 | 12:49 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Isu bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk menyingkirkan orang-orang Presiden ke-7 Joko Widodo ditepis pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, perombakan kabinet yang diumumkan pada Senin, 8 September 2025, bukanlah langkah politik untuk menghapus jejak pemerintahan sebelumnya, melainkan murni hasil evaluasi kinerja.

"Enggak ada, enggak ada,” ujar Prasetyo saat ditanya tentang spekulasi yang beredar soal reshuffle kabinet, seperti dikutip Selasa, 9 September 2025.


Ketika dicecar lagi apakah itu berarti tidak ada motif politik di balik reshuffle, Prasetyo kembali menegaskan, Presiden hanya melihat kinerja para menteri.

“Enggak ada. Orang siapa-orang siapa, adalah orang putra terbaik bangsa Indonesia,” tegasnya.

Presiden Prabowo resmi mengganti lima menteri Kabinet Merah Putih pada Senin sore, 8 September 2025 di Istana Negara. 

Mereka adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. 

Kemudian Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menggantikan posisi Budi Arie sebagai Menteri Koperasi. Juga Mukhtarudin menggantikan Karding sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Adapun posisi pengganti Menkopolkam belum diumumkan dan tugasnya akan dialihkan kepada ad interim. Sementara pengganti Menpora berhalangan menghadiri pelantikan karena berada di luar kota.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Wamenko Dradjad: Penilaian MSCI Tidak Selalu Benar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16:23

Trump Bicara Soal Denuklirisasi dengan Rusia dan Tiongkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:43

PGN Perkuat Efisiensi dan Daya Saing Bisnis Melalui Inisiatif Dekarbonisasi Berkelanjutan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:22

Kawasan Industri Diajak Cak Imin Bantu Korban Karhutla

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:11

OJK Denda DSSA, BREN, CUAN Rp2,1 Triliun, Sanksi 835 Pihak Tembus Rp390 Miliar

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:03

DIM RUU Migas Hampir Rampung 90 Persen

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15:00

Airlangga Heran MSCI Mendadak Ancam Cabut Status Emerging Market RI Usai Bertemu Menkeu-BI di Bangkok

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:52

Pimpin Nasdem Garut, Lola Nelria: Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Masyarakat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:46

Houthi Serang Istana Presiden Yaman, Lima Meninggal Dunia

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:41

Kopdes Butuh Talenta Utuh agar Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14:34

Selengkapnya