Berita

Menkop Ferry Juliantono (Foto: Sekretariat Presiden)

Politik

Menkop Ferry Janji Percepat UU Koperasi Nasional

SENIN, 08 SEPTEMBER 2025 | 21:37 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Koperasi (Menkop) yang baru dilantik Ferry Juliantono menegaskan komitmennya untuk mempercepat lahirnya Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional yang baru. 

Hal itu disampaikan Ferry usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

"Secepat mungkin kita akan melahirkan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional yang baru untuk menggantikan Undang-Undang nomor 92 yang sudah terlalu lama belum diganti," ujar Ferry.


Ferry menyebut, posisinya sebagai Wakil Menteri Koperasi sebelumnya membuatnya siap melanjutkan program yang telah dijalankan bersama mantan Menkop Budi Arie Setiadi. 

Salah satu prioritas utamanya adalah memperkuat program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menjadi unggulan Presiden Prabowo.

"Kooperasi Desa Merah Putih tentu akan menjadi program prioritas Kementerian Koperasi. Kebetulan baru saja kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tentu akan didukung teman-teman di DPR," tegasnya. 

Terkait dukungan anggaran, Ferry mengaku akan segera berkonsultasi dengan Menteri Keuangan baru. Ia berharap Kementerian Koperasi bisa diperkuat agar mampu mendukung kerja 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia.

"Nanti kami akan konsultasi dengan Menteri Keuangan yang baru, karena Kementerian Koperasi kita ingin bisa menjadi Kementerian kelas dua yang bisa mendukung kerja 80 ribu Koperasi Desa," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya