Berita

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Sofwan Dedy Ardyanto. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

PDIP: RUU Komoditas Strategis Harus Berpihak pada Petani

SENIN, 08 SEPTEMBER 2025 | 14:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

DPR saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Komoditas Strategis. RUU Komoditas Strategis bakal mengatur tata kelola dan tata niaga komoditas mulai dari hulu hingga hilir. 

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Sofwan Dedy Ardyanto menjelaskan rancangan beleid ini akan mencakup sektor pertanian, perkebunan, hingga perindustrian, serta berfokus untuk membatasi aktivitas impor.

Sofwan menegaskan, bahwa RUU Komoditas Strategis harus berpihak pada rakyat, terutama para petani.


Dia menyoroti, kondisi industri tembakau yang saat ini tengah diambang kehancuran akibat sikap pemerintah mengesahkan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan berdampak pada situasi industri hasil tembakau dalam negeri.

"Kondisi industri tembakau Indonesia saat ini lemah dan tidak lagi berpihak kepada petani tembakau," kata Sofwan Dedy Ardyanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

Lebih jauh, politisi daerah pemilihan Temanggung itu berharap, RUU Komoditas Strategis harus bisa membangkitkan industri tembakau Indonesia di masa depan. 

"Ini pasarnya jelas. Incomenya jelas, tapi kita kemudian harus meratifikasi FCTC yang membuat sekarang industri tembakau perlahan-lahan ini melemah ototnya," katanya.

Dia menilai industri tembakau saat ini memprihatinkan. Dia mencontohkan ada satu gudang rokok di dapilnya Temanggung, Jawa Tengah tak lagi membeli tembakau dari para petani dalam dua tahun terakhir. Padahal, biasanya gudang rokok itu belanja tembakau dari petani hingga Rp1,2 triliun per tahun.

"Jadi petani tembakau kita hari ini sudah pada level hopeless dan itu terjadi akibat regulasi kita sendiri," katanya.

Ironi kedua, sambungnya, Indonesia merupakan negara keempat produsen tembakau terbesar di dunia. Namun, Indonesia justru mengimpor tembakau sebesar 44.000 ton dari China berdasarkan data BPS 2023.

Padahal, industri tembakau sudah menyerap jutaan pekerja. Jumlah pekerja dari sektor industri hasil tembakau mencapai 5,9 juta orang. Sekitar 2,5 juta petani tembakau berproduksi di tiga provinsi yakni Jawa Timur, NTB, dan Jawa Tengah.

Padahal, lanjut politikus PDIP ini, Indonesia mendapat keuntungan dari cukai rokok mencapai Rp216 triliun. Angka ini lebih besar daripada dividen BUMN yang ditarget mencapai Rp203,09 triliun pada 2025.

Sofwan mengingatkan industri tembakau tidak hanya soal rokok. Tembakau dapat digunakan untuk kepentingan fitopatologi dan nutrisi. Kemudian, limbah selulosa bisa untuk limbah olahan.

Karena itu, dia berharap RUU Komoditas Strategis bisa menjadi solusi atas masalah industri tembakau saat ini. 

"Harapan saya adalah RUU ini bisa kembali membangkitkan potensi industri hasil tembakau di Indonesia," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya