Berita

Perdana Menteri Shigeru Ishiba berbicara kepada wartawan di Kantor Perdana Menteri pada Jumat, 5 September 2025. (Foto: Japan Times)

Dunia

Mentan Jepang Diduga jadi Pemicu Mundurnya PM Ishiba

SENIN, 08 SEPTEMBER 2025 | 08:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Pertanian Jepang, Shinjiro Koizumi, diduga ikut berperan dalam keputusan pengunduran Perdana Menteri Shigeru Ishiba.

Sumber dari Japan Times mengatakan, Koizumi diyakini menyarankan Ishiba agar mundur secara sukarela untuk mencegah perpecahan besar di tubuh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa.

Pada Sabtu malam, Koizumi dan mantan PM Yoshihide Suga datang ke kediaman resmi perdana menteri. Suga hanya berada di sana sekitar 30 menit, sedangkan Koizumi bertemu Ishiba selama dua jam.


“Dalam pertemuan itu, Koizumi mendesak Ishiba untuk menghindari pemungutan suara pada Senin soal apakah LDP harus menggelar pemilihan ketua lebih awal,” ujar sumber tersebut.

Koizumi diketahui menolak wacana pembubaran parlemen untuk menggelar pemilu cepat, seperti yang sempat disinggung Ishiba.

Tekanan agar Ishiba mundur semakin kuat. Hasil survei menunjukkan banyak anggota parlemen dan cabang LDP mendukung percepatan pemilihan ketua partai. Jika lebih dari setengah anggota parlemen (172 suara) dan 47 cabang prefektur mendukung, pemilihan harus dilakukan.

Menurut jajak pendapat Yomiuri Shimbun per Jumat, dari 342 anggota LDP dan cabang prefektur yang berhak ikut pemungutan suara, 149 mendukung percepatan pemilihan, 48 menolak, dan sisanya masih belum menentukan. Survei Kyodo juga menyebut 120 anggota condong mendukung pemilihan awal, sementara sekitar 40 persen anggota belum memutuskan.

Jika mayoritas mendukung pemilihan lebih awal, Ishiba hampir pasti akan mundur, karena hal itu menunjukkan ia kehilangan dukungan dari partainya.

Pemungutan suara pada Senin, 8 September 2025, akan menjadi puncak konflik internal LDP yang sudah berlangsung berminggu-minggu. 

Ishiba sebelumnya bersikeras bertahan meski LDP mengalami dua kekalahan besar dalam pemilu nasional, membuat partai kehilangan kendali di kedua kamar parlemen.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya