Kepengurusan PDIP Belum Disahkan Pemerintah

Struktur kepengurusan baru pimpinan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk periode 2025-2030 di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri belum mendapat pengesahan dari pemerintah.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo, mengatakan hingga saat ini masih dalam tahap proses.

"Kemungkinan minggu depan (keluar pengesahan) jika kelengkapan administrasinya terpenuhi," ujar dia melalui pesan elektronik yang diterima RMOL di Jakarta, Minggu, 7 September 2025.

Adapun struktur kepengurusan PDIP periode 2025-2030 lengkap setelah ketua umumnya Megawati Soekarnoputri melantik pengurus yang belum disumpah pada Kongres Keenam di Bali pada awal Agustus lalu. Termasuk di antaranya penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal untuk ketiga kalinya.

Posisi Sekjen sempat dikosongkan saat Megawati mengumumkan struktur kepengurusan di Bali. Saat itu Megawati mengumumkan posisi Sekjen juga diisi oleh dirinya selaku ketua umum.

Adapun Hasto telah dilantik setelah menyelesaikan proses administrasi untuk bebas dari penjara Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain Megawati dan Hasto, posisi bendahara umum dalam kepengurusan baru juga diisi orang lama yakni Olly Dondokambey.