Berita

Forum Warga Negara menggelar diskusi publik dengan tema “Indonesiaku: Apa Kata Dunia!” di Jakarta. (Foto: Dokumentasi Forum Warga Negara)

Politik

Diskusi soal Dinamika Demokrasi dalam Negeri

Forum Warga Negara: Jangan Lewatkan Momentum Berbenah RI

JUMAT, 05 SEPTEMBER 2025 | 22:08 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Forum Warga Negara untuk kedua kalinya menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “Indonesiaku: Apa Kata Dunia!” di Jakarta pada Kamis sore, 4 September 2025.

Narasumber yang hadir secara luring ialah dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad. Sementara narasumber daring adalah dosen senior di School of Population Health, Fakultas Kedokteran, UNSW Sydney,  Anthony Paulo Sunjayaserta sejumlah diaspora lainnya. Diskusi dipandu Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007–2011, Chandra Marta Hamzah. 

Anthony mengaku prihatin melihat kondisi Tanah Air. Ia menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah cepat guna menjawab ketidakpuasan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, terhadap kualitas pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya mengurus negara.


Anthony dkk mendesak, antara lain, bentuk tim pencari fakta independen untuk menginvestigasi pelanggaran dan pelanggar hak asasi manusia yang terjadi di lapangan. Tindak tegas yang bersalah. Jauhi pendekatan militerisasi berikut intervensi yang terlalu dalam/jauh aparaturnya dalam menangani keamanan, apalagi sampai ke arah darurat sipil. 

“Di atas itu semua, yang jauh lebih penting adalah, reaksinya jangan hanya bersifat reaktif, tapi harus substansial, menyentuh akar masalah,” kata Anthony dikutip Jumat 5 September 2025.

Kebanyakan diaspora menyampaikan frustasi karena momentum yang seharusnya bagus sekali diambil oleh pengurus negara untuk berbenah, tak kunjung diambil. 

Di Canberra, Australia, muncul gerakan “Canberra Bergerak”. Juga di Jepang dan lain-lain. Keprihatinan tinggi ditujukan pada semakin tertutupnya ruang demokrasi. Demokrasi yang berjalan saat ini semata dari elite untuk elite.

“Masak rakyat harus ada yang mati terlebih dulu agar didengar? Maka, teruslah berisik agar didengar!” seru mahasiswi S3 Australian National University, Avina Nadhila.

Sementara Shofwan Al Banna Choiruzzad menjelaskan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri tidak terlepas dari dinamika luar negeri. Saling mempengaruhi. Peristiwa domestik ditangkap oleh, dan mempengaruhi, dunia internasional. 

“Pelemahan institusi menyebabkan disfungsi mekanisme demokrasi. Disfungsi mekanisme demokrasi membuat suara rakyat jadi tidak lagi relevan. Alhasil, setiap muncul kekecewaan atau ketidakpuasan rakyat, alih-alih tidak punya kecakapan menanggapi, eh, malah dijogetin,” kata Shofwan.




Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya