Berita

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen (Foto: BPD HIPMI Jaya)

Politik

HIPMI Jaya Apresiasi Keputusan Pramono Gratiskan Sewa Blok M

KAMIS, 04 SEPTEMBER 2025 | 13:18 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebaskan biaya sewa kios selama dua bulan bagi para pedagang di Blok M, mendapat apresiasi tinggi dari Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya. 

Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen, menegaskan bahwa langkah Gubernur bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah hadir dan mendengar suara pelaku usaha kecil. 

"Keputusan Gubernur untuk menggratiskan sewa dan mengambil alih pengelolaan adalah langkah yang patut diapresiasi sekaligus dijaga keberlanjutannya,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Kamis, 4 September 2025.


Menurutnya, Blok M bukan sekadar pusat perdagangan, melainkan ruang sosial, budaya, dan ekonomi kreatif yang telah melahirkan banyak produk lokal serta menjadi inkubator alami bagi wirausaha muda.

“Kebijakan ini adalah angin segar bagi UMKM. Hilangnya UMKM dari Blok M berarti hilangnya ruh budaya dan denyut ekonomi rakyat," kata Ryan.

Hal senada disampaikan Ketua Bidang IX UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan HIPMI Jaya, Jalu Yogo Santoso. 

Ia menekankan bahwa pembebasan sewa dua bulan memberikan waktu adaptasi yang sangat berarti bagi pelaku UMKM yang sebelumnya terbebani biaya tinggi.

Menurut Jalu, kebijakan ini bisa menjadi model pengelolaan ruang usaha yang lebih transparan, adil, dan inklusif di Jakarta.

“UMKM adalah sektor paling rentan. Keberpihakan seperti ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintah ingin UMKM tetap hidup dan berkembang. HIPMI Jaya siap mendukung dengan pendampingan agar UMKM mampu beradaptasi dan terus menjadi motor ekonomi rakyat,” kata Jalu.

BPD HIPMI Jaya juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlangsungan UMKM, tidak hanya di Blok M tetapi juga di seluruh wilayah Jakarta. 

Mereka mendorong agar momentum ini ditindaklanjuti dengan forum bersama guna merumuskan skema keberlanjutan, termasuk penerapan tarif progresif, pemberian insentif, maupun model kemitraan baru yang lebih berpihak kepada UMKM.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Sidang Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas Dikawal Puluhan Banser

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:13

Pramono Setop Izin Baru Lapangan Padel di Zona Perumahan

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:08

Komisi II DPR Dorong Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Pemilu

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:07

Usulan Masyarakat Patungan MBG Dinilai Problematis

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:03

CELIOS Surati Presiden, Minta Perjanjian Tarif Indonesia-AS Dibatalkan

Selasa, 24 Februari 2026 | 12:03

Tewasnya El Mencho Disebut-sebut Bagian dari Operasi Senyap Trump Basmi Kartel Meksiko

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:56

Ribuan Buruh Bakal Kepung DPR Tuntut Pembatalan Impor Pickup 4x4

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:49

Emas Antam Loncat Rp40 Ribu Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:44

Gubernur Lemhannas: Potensi Konflik Global Bisa Picu Perang Dunia Ketiga

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:39

KSPI Tuduh Perusahaan Gunakan Modus “Dirumahkan” via WhatsApp untuk Hindari THR

Selasa, 24 Februari 2026 | 11:28

Selengkapnya