Berita

Ahmad Sahroni telah dinonaktifkan sebagai anggota DPR Fraksi Nasdem. (Foto: RMOL)

Politik

Sahroni Belum Goyang dari Kursi Bendum Nasdem

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 22:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Nasib Ahmad Sahroni sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem masih aman. Partai pimpinan Surya Paloh ini belum mau mengganti Sahroni di kepartaian meski telah dinonaktifkan dari anggota DPR.

"Ya kalau kepengurusan (di partai) kan ini ya (belum dibahas). Yang dimintakan (desakan mundur) soal posisi di DPR," kata Wakil Ketua Umum Nasdem, Saan Mustopa di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 September 2025.

Nasdem memandang, Sahroni dan Nafa Urbach telah melakukan pelanggaran etik.


"Dalam proses ini (Sahroni dan Nafa urbach) bukan terdakwa, lebih kepada (pelanggaran) etik,” ucapnya.

Sanksi Nasdem terhadap Sahroni dan Nafa Urbach dinilai lebih tegas dibanding partai lain yang hanya menonaktifkan anggota DPR berjoget-joget saat sidang tahunan MPR dan pernyataan kontroversial soal tunjangan anggota DPR.

Untuk Sahroni dan Nafa Urbach, Nasdem telah memutuskan nonaktif serta meminta gaji dan tunjangan keduanya tidak diberikan.

"Kami sudah mengambil langkah lebih maju dengan menonaktifkan sekaligus menghentikan semua yang terkait dengan hak-hak yang diberikan oleh negara, itu diberhentikan semua,” pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya