Berita

Organisasi Kepemudaan (OKP) Lintas Iman menyerahkan Asta Abhipraya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin malam, 1 September 2025. (Foto: Dokumentasi PP Pemuda Katolik)

Politik

OKP Lintas Iman Serahkan Asta Abhipraya ke Prabowo, Ini Isinya

RABU, 03 SEPTEMBER 2025 | 02:12 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Organisasi Kepemudaan (OKP) Lintas Iman menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin malam, 1 September 2025.

Mereka terdiri dari Dzulfikar Ahmad Tawalla (Ketum PP Pemuda Muhammadiyah), Stefanus Gusma (Ketum PP Pemuda Katolik), Kris Tan (Ketum Pemuda Konghucu), Wiryawan (Waketum Pemuda Gemabudhi), Ahmad Nawawi (Ketum Pemuda Mathla'ul Anwar), Addin Jauharuddin (Ketum GP Ansor), Sahat Martin Philip Sinurat (Ketum DPP GAMKI), Putu Yoga Saputra (Ketum Pemuda Peradah), Masri Ikoni (Ketum Pemuda GPII) selanjutnya mencetuskan dan menginisiasi Asta Abhipraya.

“Di luar dugaan kami, beberapa harapan yang belum sempat kami sampaikan ternyata sudah direspons baik dan sangat lugas oleh Bapak Presiden,” kata Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa, 2 September 2025.


Poin pertama Asta Abhipraya, memberikan apresiasi Prabowo dan pemerintah atas respons dan gerak cepat dalam menanggapi beberapa aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Kedua, meminta kepada Prabowo untuk mengevaluasi gaya komunikasi para pejabat Kementerian/Lembaga, pimpinan partai politik, dan para politisi agar lebih sensitif dan berempati dalam ucapan dan tindakan, serta lebih mengedepankan ruang dialog bersama masyarakat untuk belanja persoalan dan mendengar aspirasi masyarakat.

Ketiga, meminta Prabowo untuk menugaskan aparat keamanan, baik Polri, TNI, dan BIN untuk dapat bersinergi dan bekerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.

Keempat, memastikan negara memfasilitasi dan menjamin kebebasan dalam beribadah dan memastikan kemudahan untuk mendirikan tempat ibadah dalam rangka kehidupan yang damai dan toleran serta mengevaluasi setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beribadah. 

Kelima, secara aktif dan rutin, pemerintah membangun ruang komunikasi dan dialog bersama para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat, baik di tingkat nasional ataupun daerah, untuk menyatukan visi dan konsolidasi gagasan program-program strategis pemerintah agar semakin cepat meluas dan berdampak. Meminta Prabowo untuk menindaklanjuti beberapa tuntutan masyarakat, antara lain terkait penundaan kenaikan pajak bumi bangunan, mencegah PHK dan membuka peluang lapangan kerja, memberikan kepastian upah layak untuk seluruh angkatan kerja, serta implementasi program makan bergizi gratis (MBG) yang tepat sasaran.

Keenam, meminta Prabowo untuk menindaklanjuti beberapa tuntutan masyarakat, antara lain terkait penundaan kenaikan pajak bumi bangunan, mencegah PHK dan membuka peluang lapangan kerja, memberikan kepastian upah layak untuk seluruh angkatan kerja, serta implementasi program MBG yang tepat sasaran.

Ketujuh, mendukung komitmen tegas Prabowo dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih, salah satunya dengan mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR.

Terakhir, mendukung implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo serta akselerasi program prioritas dan strategis pemerintah dengan melibatkan langsung seluruh kader organisasi pemuda lintas iman di seluruh Indonesia.

“Poin-poin itu langsung direspons dengan lugas oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau menjadwalkan pertemuan silaturahmi semacam ini dilakukan secara rutin,” pungkas Gusma.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya