Berita

Riza Chalid. (Foto: Istimewa)

Politik

Riza Chalid Tuai Kualat Alam

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 18:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ditetapkan sebagai tersangka dalam tata kelola minyak mentah dipandang sebagai tuah dari perilaku masa lalu pengusaha minyak Riza Chalid.

Begitu dikatakan Datuk Kepala Pasukuan di Pagaruyung Sumatera Barat, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso.

Rafik mengingatkan kembali soal pernyataan Riza Chalid pada 2015 yang menyebut Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi dajjal.


Diklaim Rafik, pernyataan itu dia dengar dari rekaman. Dalam rekaman itu ada percakapan Riza Chalid dengan dua orang lainnya.

Ucapan itu, kata dia, bukan saja melukai hati masyarakat Minang, tapi juga sebuah penghinaan yang bertentangan dengan nilai moral dan agama. 

"Kini 'kualat alam' terlihat nyata, orang yang mengucap kata buruk kini hidup dalam buruan hukum," ujar Rafik kepada wartawan, Selasa 2 September 2025.

Menurut Rafik, sumpah serapah masyarakat Minang bukan hanya sebatas kata. Dalam filosofi adat Minangkabau, siapa yang menghina martabat ranah dan pusaka akan menerima balasan dari alam dan sejarah.
 
"Hari ini kita menyaksikan sendiri, orang yang dulu menyebut Minang sebagai Dajjal kini ditetapkan DPO oleh Kejagung," tuturnya.

"Ini bukan sekadar urusan hukum, tapi juga pesan moral, jangan sembarangan merendahkan martabat suatu kaum," ungkapnya.
 
Kejagung menyatakan bahwa sejak 19 Agustus 2025, Riza Chalid resmi berstatus DPO karena mangkir lebih dari tiga kali panggilan. 

Ia diduga melakukan intervensi kebijakan tata kelola minyak melalui PT Orbit Terminal Merak, hingga menimbulkan kerugian negara fantastis.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya