Berita

Wamenkomdigi Nezar Patria (tengah). (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Wamenkomdigi:

Penonaktifan Live TikTok Bukan Permintaan Pemerintah

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 15:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah bahwa kebijakan penonaktifan fitur live report di platform TikTok adalah instruksi dari pemerintah. 

Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan, penonaktifan live TikTok merupakan langkah sukarela yang diambil oleh pihak TikTok.

Menurutnya, TikTok menemukan banyak konten negatif yang muncul selama eskalasi peristiwa kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Konten-konten tersebut dinilai melanggar community guidelines yang berlaku di platform tersebut.


“Karena itu mereka memutuskan menutup sementara fitur live report,” kata Nezar kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 2 September 2025.

Nezar menyatakan, pemerintah akan terus berkolaborasi dengan platform digital untuk menjaga ruang digital yang aman dan sehat bagi masyarakat. 

Ia juga menyebut bahwa langkah TikTok dilakukan secara transparan dengan terlebih dahulu mengumumkan alasan penutupan fitur tersebut kepada publik.

“Kita berharap situasi akan semakin baik, aman bagi semuanya, sehingga aktivitas di ruang digital bisa berjalan kembali normal,” pungkas Nezar.

Sebelumnya, terhitung sejak Sabtu malam, 30 Agustus 2025, pengguna TikTok di Indonesia mendapati fitur siaran langsung (live) tiba-tiba menghilang dari aplikasi.

TikTok membenarkan bahwa fitur live memang dinonaktifkan sementara di tengah gelombang protes yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya