Berita

Wamenkomdigi Nezar Patria (tengah). (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Wamenkomdigi:

Penonaktifan Live TikTok Bukan Permintaan Pemerintah

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 15:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah bahwa kebijakan penonaktifan fitur live report di platform TikTok adalah instruksi dari pemerintah. 

Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan, penonaktifan live TikTok merupakan langkah sukarela yang diambil oleh pihak TikTok.

Menurutnya, TikTok menemukan banyak konten negatif yang muncul selama eskalasi peristiwa kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Konten-konten tersebut dinilai melanggar community guidelines yang berlaku di platform tersebut.


“Karena itu mereka memutuskan menutup sementara fitur live report,” kata Nezar kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 2 September 2025.

Nezar menyatakan, pemerintah akan terus berkolaborasi dengan platform digital untuk menjaga ruang digital yang aman dan sehat bagi masyarakat. 

Ia juga menyebut bahwa langkah TikTok dilakukan secara transparan dengan terlebih dahulu mengumumkan alasan penutupan fitur tersebut kepada publik.

“Kita berharap situasi akan semakin baik, aman bagi semuanya, sehingga aktivitas di ruang digital bisa berjalan kembali normal,” pungkas Nezar.

Sebelumnya, terhitung sejak Sabtu malam, 30 Agustus 2025, pengguna TikTok di Indonesia mendapati fitur siaran langsung (live) tiba-tiba menghilang dari aplikasi.

TikTok membenarkan bahwa fitur live memang dinonaktifkan sementara di tengah gelombang protes yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya