Berita

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri. (Foto: YouTube CSIS)

Politik

Akar Demonstrasi Terjadi karena Beban Ekonomi Masyarakat Meningkat

SELASA, 02 SEPTEMBER 2025 | 13:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Aksi demonstrasi yang merebak sejak pekan lalu dinilai sebagai refleksi dari makin beratnya beban ekonomi yang ditanggung masyarakat.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri menilai, kondisi ini terjadi karena ketidakmampuan kebijakan pemerintah dalam menjawab persoalan fundamental rakyat.

"Dari sisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita melihat bagaimana makin besarnya beban perekonomian yang semakin terus-menerus meningkat sementara kemampuan ekonomi masyarakat kita lihat juga semakin melemah kata Yose dalam media briefing secara virtual pada Selasa, 2 September 2025.


Ia menyoroti program populer yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang belum menunjukkan dampak signifikan bagi perekonomian rakyat.

"(MBG) itu belum terlihat dapat menggerakan perekonomian masyarakat secara lebih merata. Padahal berbagai program-program tersebut sudah mengalihkan sumber daya negara dari berbagai pos-pos yang lainnya," jelasnya.

Di sisi lain, menurut Yose terdapat gap yang semakin besar antara proses politik formal yang tidak mampu menampung aspirasi masyarakat.

"Proses politik yang ada saat ini tidak mampu menangkap aspirasi tersebut Dan membawanya menuju kepada diskurs dan kebijakan yang lebih tepat Jadi ada gap yang semakin hari semakin melebat,"sambungnya.

Selain itu, respons elite politik dan pemerintah yang mencoba meredam situasi juga dinilai belum menyentuh akar persoalan. Bahkan, muncul narasi bahwa kondisi saat ini dipengaruhi unsur asing yang tidak ingin Indonesia berjaya.

"Menurut saya narasi seperti ini cenderung tidak produktif karena membuat kita teralihkan dari berbagai persoalan-persoalan mendasar yang seharusnya kita hadapi bersama-sama,"tegasnya.

Lebih jauh, Yose menekankan perlunya strategi komprehensif, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk menata ulang kebijakan ekonomi, kesejahteraan, serta memperbaiki sistem politik.

"Ada kecenderungan situasi saat ini dilihat sebagai situasi politikal keos belaka yang memerlukan penanganan cepat dan bahkan juga mungkin bertendensi untuk menggunakan kekuatan. Tetapi belum kelihatan adanya pengakuan bahwa kondisi kesejahteraan dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah juga belum terlihat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

"Tanpa adanya tindakan solutif yang komprehensif untuk jangka pendek maupun jangka panjang, kita akan terjebak di dalam situasi yang lebih buruk lagi dan berisiko untuk mengulangi berbagai hal-hal yang terjadi belakangan ini di kemudian hari," tandasnya. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya