Berita

Koordinator lapangan warga Pati, Supriyono alias Botok di Gedung Merah Putih KPK. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Warga Pati Kasih KPK Tolak Angin Gegara Belum Tangkap Bupati Sudewo

SENIN, 01 SEPTEMBER 2025 | 14:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perwakilan warga Pati mengaku memberikan jamu tolak angin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap "masuk angin" buntut tidak segera menetapkan tersangka dan menangkap Bupati Pati, Sudewo alias Sudewa.

Koordinator lapangan warga Pati, Supriyono alias Botok mengatakan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan perwakilan KPK, salah satunya dihadiri Jurubicara KPK, Budi Prasetyo.

"Intinya dari audiensi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo," Botok kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 1 September 2025.


"Hasilnya kita disuruh menunggu ya, untuk jamnya belum ada, belum ada kepastian. Yang intinya dari KPK akan berkoordinasi secara internal untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo ke Kemendagri dan Presiden Prabowo, nanti kita akan minta salinannya," sambungnya.

Dalam pertemuan itu, Botok mengaku memberikan sesuatu kepada KPK agar bisa segera menetapkan tersangka dan menangkap Sudewo.

"Dikasih tolak angin sama warga. Kayaknya KPK itu masuk angin dan biar nggak masuk angin," kata Botok.

Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi ini, kata Botok, sebanyak 350 warga Pati turun ke jalan di depan Gedung Merah Putih KPK. Kedatangan mereka merupakan sebagai bentuk kekecewaan warga Pati karena KPK tidak menindaklanjuti surat yang sudah dikirim ke KPK.

"Bapak Bupati Sudewo itu sudah layak ditetapkan sebagai tersangka. Satu, Bupati dari KPK telah menyita uang Rp3 miliar Di rumah pribadi Bapak Sudewo, yang kemarin Bapak Bupati Sudewo mengembalikan uang Rp720 juta di KPK. Artinya Bupati Sudewo sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan Bupati Sudewo sadar uang Rp720 juta adalah hasil tindak pidana," kata Botok.

Botok menduga, Sudewo tak kunjung ditegap sebagai tersangka karena selama ini KPK tidak mengembangkan dan serius mengusut keterlibatan Sudewo.

"Tapi mengkondisikan supaya Sudewo lepas dari jerat hukum. Tidak boleh KPK seperti itu. Tadi saya sampaikan, kalau KPK tidak tegak lurus, jangan salahkan masyarakat pati akan marah, jangan salahkan Pati akan membakar. Kemarin tanggal 13, saya sudah mereda masyarakat Pati. Pendopo Kabupaten mau dibakar, saya yang mereda. DPR mau dibakar, saya yang mereda," pungkas Botok.



Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya