Berita

Warga Pati menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Sudewo ditetapkan tersangka di depan Kantor KPK, Senin, 1 September 2025. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Warga Pati ke KPK: Mengapa Sudewo Masih Bebas Berkeliaran?

SENIN, 01 SEPTEMBER 2025 | 11:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ratusan warga Pati, Jawa Tengah, menggeruduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar memproses hukum Bupati Sudewo, Senin pagi, 1 September 2025.

Mereka tak terima Sudewo belum juga ditetapkan tersangka korupsi proyek jalur kereta api, apalagi menjebloskannya ke penjara.

"Mengapa tersangka lainnya sudah ditahan tapi Sudewo masih bebas berkeliaran? Ada apa ini dengan KPK?" kata seorang peserta aksi menggunakan pengeras suara.


Dia memperingatkan pimpinan KPK jangan merubah lembaga antirasuah menjadi Komisi Pelindung Koruptor karena tidak berani menetapkan Sudewo sebagai tersangka.

"Kami minta tolong bapak-bapak yang terhormat segera tetapkan Bupati Sudewo tersangka. Kami tidak minta lebih karena kami sangat menghormati proses hukum di negara ini," ucapnya.

Pantauan RMOL ratusan warga Pati datang menggunakan tujuh bus tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 08.47 WIB. Setelah turun dari bus mereka langsung bergegas memadati area depan gedung sambil menunjukkan berbagai atribut aksi seperti kain panjang berisi tuntutan aksi dan spanduk.
 
Antara lain spanduk bertuliskan "Pati Bersatu Lengserkan Sudewo", "Tangkap Bupati Pati Sudewo" dan "KPK Saya Mohon Tangkap Bupati Sudewo".

Aksi berlangsung tertib. Setelah berorasi sejumlah perwakilan demonstran dipersilakan masuk ke ruang konferensi pers dan melakukan pertemuan dengan perwakilan dari KPK, salah satunya Jurubicara Budi Prasetyo.

Di tengah pertemuan berlangsung, warga Pati lainnya bertahan di depan gedung sembari melantunkan shalawat.

Sudewo punya peran besar dalam pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api. 

Sudewo diduga kuat punya peran besar dalam pengadaan proyek pembangunan jalur ganda kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan periode 2021-2022 untuk wilayah Jawa Barat, Jakarta, Semarang, hingga Tegal. Pengadaan proyek terjadi saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi Perhubungan DPR.

Nama Sudewo pun muncul dalam sidang dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, 9 November 2023. Dalam sidang disebut KPK menyita uang dari Sudewo sekitar Rp 3 miliar yang diduga sebagai suap atau gratifikasi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya