Pemerintah Harus Segera Ubah Sejumlah Kebijakan untuk Redam Aksi Massa

Sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial oleh publik harus segera diubah demi meredam aksi yang terjadi beberapa hari ini.

Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati, menilai gelombang demonstrasi yang terjadi di beberapa kota di Indonesia belakangan ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan eksekutif telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. 

"Aksi massa yang menuntut penghentian kenaikan tunjangan DPR, pembubaran DPR, hingga percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset adalah refleksi dari keresahan mendalam masyarakat terhadap praktik politik yang semakin jauh dari kepentingan rakyat," ujar Neni kepada RMOL, Senin, 1 September 2025.

Ia juga mendapati sejumlah kebijakan lainnya cenderung ditolak masyarakat, seperti pemblokiran rekening oleh PPATK, penyitaan aset tanah oleh negara, sulit mencari lapangan pekerjaan, dan sejumlah kebijakan lain yang kontroversi menjadi puncak akumulasi kemarahan rakyat.

Neni menegaskan, aksi yang berlangsung saat ini tidak bisa direduksi sebagai aksi sporadis, tetapi suara rakyat yang memuncak karena terlalu lama diabaikan.

"Tuntutan mengenai pembubaran DPR dan penghentian tunjangan berlebihan adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang gagal menghadirkan keadilan," tuturnya.

Oleh karena itu, Neni mendorong agar pemerintah sungguh-sungguh meredam gelombang kekecewaan, dengan menjawab persoalan yang muncul di publik dengan perubahan kebijakan, dan bukan sekedar retorika belaka.

"Melainkan dengan langkah nyata dengan perubahan kebijakan seperti mengesahkan RUU Perampasan Aset, mereformasi tata kelola anggaran, memperbaiki komunikasi publik, menghentikan seluruh kebijakan yang menyengsarakan rakyat," tutup Neni.