Berita

Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati (Foto: dokumen pribadi Neni Nur Hayati)

Politik

Pemerintah Harus Segera Ubah Sejumlah Kebijakan untuk Redam Aksi Massa

SENIN, 01 SEPTEMBER 2025 | 10:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial oleh publik harus segera diubah demi meredam aksi yang terjadi beberapa hari ini.

Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nurhayati, menilai gelombang demonstrasi yang terjadi di beberapa kota di Indonesia belakangan ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan eksekutif telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. 

"Aksi massa yang menuntut penghentian kenaikan tunjangan DPR, pembubaran DPR, hingga percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset adalah refleksi dari keresahan mendalam masyarakat terhadap praktik politik yang semakin jauh dari kepentingan rakyat," ujar Neni kepada RMOL, Senin, 1 September 2025.


Ia juga mendapati sejumlah kebijakan lainnya cenderung ditolak masyarakat, seperti pemblokiran rekening oleh PPATK, penyitaan aset tanah oleh negara, sulit mencari lapangan pekerjaan, dan sejumlah kebijakan lain yang kontroversi menjadi puncak akumulasi kemarahan rakyat.

Neni menegaskan, aksi yang berlangsung saat ini tidak bisa direduksi sebagai aksi sporadis, tetapi suara rakyat yang memuncak karena terlalu lama diabaikan.

"Tuntutan mengenai pembubaran DPR dan penghentian tunjangan berlebihan adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang gagal menghadirkan keadilan," tuturnya.

Oleh karena itu, Neni mendorong agar pemerintah sungguh-sungguh meredam gelombang kekecewaan, dengan menjawab persoalan yang muncul di publik dengan perubahan kebijakan, dan bukan sekedar retorika belaka.

"Melainkan dengan langkah nyata dengan perubahan kebijakan seperti mengesahkan RUU Perampasan Aset, mereformasi tata kelola anggaran, memperbaiki komunikasi publik, menghentikan seluruh kebijakan yang menyengsarakan rakyat," tutup Neni. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya