Presiden Prabowo Subianto di sidang paripurna kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan negara, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Prabowo secara khusus menugaskan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan pengamanan terhadap potensi penyalahgunaan SDA yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet yang digelar pada Minggu malam, 31 Agustus 2025.
"Panglima TNI akan dibantu oleh para Kepala Staf Angkatan, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional serta melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan tidak sesuai ketentuan undang-undang," ungkap Sjafrie dalam konferensi pers.
Tak hanya itu, kata Sjafrie, Presiden juga meminta Polri bekerja sama dengan Jaksa Agung untuk memastikan penegakan hukum yang cepat dan tegas terhadap semua pelanggaran di seluruh wilayah Indonesia.
Ditekankan Presiden, Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum.
"Petugas tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang harus selalu dalam keadaan aman," tegas Sjafrie merujuk pada pernyataan Prabowo.
Presiden, kata Menhan, juga telah menugaskan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan.
“Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada Presiden pada kesempatan pertama bila terjadi dinamika di lapangan,” ungkap Sjafrie kepada awak media.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri diminta untuk memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah berjalan optimal, terutama dalam memantau perkembangan ekonomi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat.
“Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintahan di daerah, serta mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan rakyat,” lanjutnya.
