Berita

Yaqut Cholil Qoumas di gedung KPK. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Hukum

Yaqut Cholil Qoumas Kembali Diperiksa KPK

SENIN, 01 SEPTEMBER 2025 | 08:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Yaqut Cholil Qoumas. Menteri Agama era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini diperiksa terkait dugaan korupsi kuota haji 2024 yang sedang dalam proses penyidikan oleh komisi antikorupsi.

Jurubicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyidik menjadwalkan pemeriksaan Yaqut hari ini. 

"Kami meyakini saksi akan hadir dan memberikan keterangan dalam pemeriksaan sehingga membantu proses penyidikan untuk membuat terang perkara," kata Budi melalui pesan elektronik yang diterima redaksi di Jakarta sesaat lalu, Senin, 1 September 2025.


Pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan kali kedua Yaqut sebagai saksi. Sebelumnya adik kandung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf ini diperiksa pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Dugaan sementara KPK korupsi kuota haji merugikan negara Rp1 triliun. Akar masalah dari kasus ini adalah pengalihan setengah dari tambahan 20 ribu kuota haji di era Yaqut ke haji khusus tidak sesuai aturan.

KPK mengungkap agar mendapatkan bagian kuota tambahan haji khusus, perusahaan travel haji menyetorkan uang sebesar US$ 2.600 hingga US$ 7.000 per kuota, yang jika dirupiahkan sekitar Rp 42 juta hingga Rp 113 juta.

Terkait perkara ini tiga oran telah dicegah ke luar negeri, yaitu Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama, dan Fuad Hasan Masyhur, pemilik travel Maktour yang juga mertua Menpora Dito Ariotedjo.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya