Berita

Booklet Kunjumgan Komisi XI DPR RI ke Australia. (Foto: Dokumen istimewa)

Politik

Misbakhun Cs Konyol Sedang Diprotes Rakyat Kunker ke Australia

MINGGU, 31 AGUSTUS 2025 | 14:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kunjungan Komisi XI DPR RI ke Australia sejak tanggal 26 Agustus 2025 dikecam banyak pihak.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyebut hal itu sebagai bentuk tindakan memalukan di tengah masyarakat sedang melakukan aksi unjuk rasa. Mirisnya, Ketua Komisi XI Misbakhun malah ikut marathon di negeri kangguru itu.

"Informasi terkait kunjungan kerja Komisi XI ke Aussie sepanjang akhir bulan ini lagi-lagi menunjukkan wajah DPR yang memalukan dan memprihatinkan," tegas Lucius Karus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 31 Agustus 2025.


"Bagaimana bisa mereka memilih pergi ke luar negeri disaat rakyat mereka sendiri sedang menuntut jawaban dalam demonstrasi yang terpusat di kompleks parlemen?" sambungnya.

Ia mengaku geram lantaran kunjungan ke Australia itu terkesan tidak mengindahkan program efisiensi anggaran yang sedang digencarkan Presiden Prabowo Subianto.

"Apalagi kegiatan kunker termasuk dalam satu aktivitas paling tidak bermanfaat yang dipertahankan DPR dari dulu. Kunker luar negeri tak lebih hanya pemborosan, habis-habisin anggaran tanpa pernah ada manfaat bagi DPR sendiri khususnya dan publik umumnya," katanya.

Menurutnya, kunjungan ke Australia itu sama sekali tidak ada faedahnya bagi rakyat Indonesia yang saat ini sedang mengalami ekonomi sulit.

"Jadi konyol sekali jika DPR melakukan kegiatan kunker tak bermanfaat itu ketika mereka sedang diprotes rakyat akibat tunjangan fantastis yang mereka peroleh,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya