Berita

Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Prima Surbakti . (Foto: Dokumentasi GMKI)

Politik

GMKI: Presiden Prabowo Harus Ganti Pejabat Lalai

MINGGU, 31 AGUSTUS 2025 | 06:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Situasi politik dan sosial sudah mencekam di seluruh wilayah Indonesia. Ribuan massa aksi dari elemen masyarakat marah dan turun ke jalan dan saling berbenturan antara masyarakat dan aparat yang menyebabkan korban jiwa.

Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Prima Surbakti mengatakan, rakyat kecewa terhadap keputusan DPR yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

"Pernyataan pejabat yang menyakiti rakyat, tunjangan fantastis DPR, pajak naik adalah akar dari kemarahan rakyat," kata Prima melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025.


Selain itu, PP GMKI meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan untuk mengendalikan keamanan dan kondusifitas masyarakat dan bertanggung jawab penuh atas kerusuhan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. 

"Periksa dan usut tuntas aparat penegak hukum dan ganti pejabat yang lalai menjalankan tugasnya," kata Prima.

PP GMKI juga menuntut agar kasus kematian driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan segera diusut tuntas dan diperiksa secara transparan oleh kepolisian.

"Tidak boleh ada ditutupi apapun. Polri harus transparan dan terbuka untuk publik atas meninggalnya Affan," kata Prima.

"Aksi massa ini adalah alarm bagi pemerintah dan DPR bahwa kekuasaan sejati ada di tangan rakyat," sambungnya.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya