Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Biro Pers Istana)

Publika

Momentum Prabowo Kembali ke UUD 1945 Asli

Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti*
SABTU, 30 AGUSTUS 2025 | 18:33 WIB

AMUK rakyat kemarin adalah momentum bagi Presiden Prabowo untuk mendengarkan suara asli rakyat yang muak dengan pernyataan, kebijakan, tingkah pola para penyelenggara negara. Beberapa faktor itu tentunya amat menyakiti hati rakyat. 

Saya berulang kali menyampaikan, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur. Sehingga moral dan etika menjadi filter utama. Karena sesuatu yang tidak dilarang bukan berarti boleh. Karena bisa jadi hal itu menyakiti hati rakyat kebanyakan yang semakin miskin. 

Tetapi kita semua tahu. Nilai-nilai luhur itu terkikis sejak nilai Pancasila tidak lagi nyambung secara utuh dengan Pasal-Pasal hasil Amandemen Konstitusi pada tahun 1999-2002 silam. Karena Amandemen saat itu telah mengubah sistem bernegara hasil rumusan para pendiri bangsa. 


Karena kedaulatan rakyat tidak lagi di tangan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat, yang lengkap diisi oleh Utusan Golongan dan Utusan Daerah. Tapi kedaulatan rakyat sejak Amandemen telah diserahkan kepada Partai Politik dan Presiden terpilih. 

Semangat kolektivisme, yang menjadi ciri bangsa kita sejak dulu, telah hancur digerus oleh individualisme. Gaya hidup santun, telah digerus menjadi gaya hidup hedon. Kecintaan kepada negeri dan rakyat sudah berganti menjadi pemujaan terhadap komoditas dan kelompok.

Muak rakyat yang menjadi amuk rakyat ini harus segera direspon. Menertibkan dan menindak aksi anarkis yang merusak fasilitas umum memang harus dilakukan. Tetapi, menertibkan dan mengganti penyelenggara negara yang melukai hati rakyat lebih penting. 

Karena bila pernyataan, kebijakan, tingkah pola penyelenggara negara yang ‘terekam jejak digitalnya’ pernah melukai rakyat tidak ditertibkan dan ditindak, maka upaya keras Presiden untuk memutar kemudi kapal besar Indonesia menuju kedaulatan dan kebangkitan Indonesia akan menjadi paradoks. Karena injustice hanya menghasilkan civil unrest.

Ayo Pak Presiden. Dengar suara asli rakyat. Buka istana dan undang kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki akal sehat, kejujuran dan nurani. Undang juga semua ketua umum partai di Senayan. Umumkan sesuatu yang melegakan hati rakyat.

Sampaikan juga niat baik Anda untuk memutar kemudi kapal besar Indonesia ini. Memutar untuk kembali ke jalan yang benar. Tunjukkan navigasinya. Dan tunjukkan hambatan apa saja yang akan Anda singkirkan, karena mengganggu setang kemudi.   

Saya percaya niat baik Anda. Saya telah membaca buku Anda: Paradoks Indonesia. Saya tahu keinginan Anda untuk menerapkan Pasal 33 UUD 1945, Ayat 1,2 dan 3, dan lainnya dalam semangat sebagai patriot.

Karena itu, Anda harus didukung oleh sistem bernegara yang mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Kita harus kembali ke Pancasila dan UUD 1945 naskah asli. Kita harus koreksi sistem bernegara liberal yang tidak cocok untuk negara kepulauan ini. 

Ini momentum. Sebagai inspirasi, saya tuliskan penggalan bait syair lagu karya Iwan Fals yang berjudul “Negeriku”. 

Bersih, bersih, bersih, bersihlah negeriku /
Malu, malu, malu, malulah hati /
Kotornya teramat gawat, ya kotornya sangat /
Inilah amanat yang menjadi keramat //

Bersih, bersih, bersih, bersihlah diri /
Sebelum menyapu sampah dan debu-debu /
Nyanyian berkarat sampai ke liang lahat /
Atas nama rakyat yang berwajah pucat //

*Penulis adalah Anggota DPD RI dan Ketua DPD RI ke-5

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya