Berita

Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

Aparat Negara Jangan Represif dan Arogan Hadapi Protes Rakyat

SABTU, 30 AGUSTUS 2025 | 04:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Aparatur negara harus meninggalkan pendekatan arogan dan represif dalam menghadapi protes masyarakat. 

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah saat merespons berbagai kericuhan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir. 

"Saya rasa ketegangan aparat negara dengan rakyat sudah sampai di garis merah dan memiliki potensi bahaya. Kematian driver ojol dengan cara dilindas oleh mobil rantis Brimob, serta pemukulan para demonstran menjadi titik puncak,” kata Insan dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Jumat malam, 29 Agustus 2025.


“Jangan lagi ada pendekatan yang arogan apalagi represif hadapi protes rakyat, apabila para elite ingin kondisi negara ini membaik,” tegasnya.

Lanjut dia, seluruh lapisan aparatur negara selama ini merespons protes masyarakat dengan cara yang tidak simpatik. Mereka seolah meremehkan dan mencemooh reaksi rakyat. Bahkan, demonstrasi disikapi dengan kekerasan yang berujung kematian. 

"Sudah saatnya aparat negara mulai dari pemerintah, DPR, militer, hingga kepolisian merespons protes masyarakat tidak dengan reaksi permusuhan. Selama ini para pejabat seolah mencemooh protes rakyat dengan mengatakan bodoh, meledek dengan mengatakan jogetin aja, hingga melakukan kekerasan ke para demonstran yang berujung dilindasnya driver ojek online," jelasnya.

Insan menekankan bahwa negara sudah seharusnya introspeksi dan mengubah pendekatan dalam menghadapi aksi masyarakat. 

"Para aparatur negara harus tahu bahwa kondisi ini akan semakin memanas dengan buruknya pendekatan mereka yang arogan dan represif. Masih ada waktu bagi aparatur negara untuk memperbaiki diri sebelum terlambat," pungkas Insan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya