Berita

Demonstransi di depan markas Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Demonstrasi Termasuk Skenario Geng Solo Jatuhkan Prabowo

JUMAT, 29 AGUSTUS 2025 | 18:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gelombang unjuk rasa yang berujung anarkisme di Jakarta dianggap bukan murni ekspresi spontan rakyat. Situasi tersebut dianggap bagian dari skenario besar yang digerakkan Geng Solo untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons gelombang massa yang berujung ricuh di berbagai titik Jakarta maupun daerah lainnya.

"Ketika Prabowo jatuh, Gibran yang naik. Walaupun Prabowo didukung mayoritas koalisi di DPR, sebagian partai masih loyal ke Jokowi. Di lapangan, rakyat diprovokasi untuk anarkis," kata Muslim kepada RMOL di Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025.


Ia melihat, unjuk rasa besar-besaran beberapa hari terakhir berawal dari penolakan publik terhadap privilege dan tunjangan DPR. 

Namun, aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh. Puncaknya terjadi ketika seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis malam, 28 Agustus 2025.

"Insiden ini memicu gelombang kemarahan baru. Polisi langsung menyampaikan permintaan maaf, menahan awak kendaraan untuk diproses hukum, sementara Presiden Prabowo menyatakan belasungkawa dan memerintahkan investigasi terbuka," terang Muslim.

Bagi dia, peristiwa tragis tersebut bukan sekadar insiden lapangan, melainkan bagian dari koreografi politik yang dirancang untuk meruntuhkan citra Prabowo.

Muslim menilai, meski Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi sudah tidak menjabat, pengaruh jaringan Jokowi masih bekerja aktif di pemerintahan Prabowo.

Ia mencium adanya skenario yang sederhana namun berbahaya. Menurutnya, DPR memainkan isu sensitif melalui kebijakan tunjangan, aparat tampil represif hingga menimbulkan korban, lalu kemarahan publik diarahkan kepada Presiden Prabowo.

"Narasi yang lahir dari situasi itu bisa melemahkan legitimasi pemerintah, membuka ruang bagi suksesi kekuasaan lebih cepat dari yang seharusnya," pungkas Muslim.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya