Berita

Area konsesi tambang batubara PT KPN yang disita KPK. (Foto: Dok KPK)

Hukum

KPK Sita Konsesi Tambang Batubara PT KPN Senilai Rp1,6 Triliun

JUMAT, 29 AGUSTUS 2025 | 16:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Areal konsesi tambang batubara PT Kalimantan Prima Nusantara (KPN) senilai Rp1,6 triliun disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Konsesi disita buntut dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada dua perusahaan Grup Bara Jaya Utama (BJU), yakni PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS).

"Aset berupa areal konsesi tambang batubara PT KPN seluas 1500 hektare dengan estimasi nilai aset sekitar 100 juta Dolar AS atau sekitar Rp1,6 triliun," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat sore, 29 Agustus 2025.


Budi menyebut, penyitaan tersebut sangat penting untuk pembuktian dalam proses penyidikan perkara, sekaligus langkah awal optimalisasi pemulihan keuangan negara atau asset recovery.

"KPK masih terus melakukan penyidikan perkara LPEI untuk debitur-debitur lainnya," pungkas Budi.

Dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari LPEI ke BJU Grup, KPK telah menahan 1 tersangka selaku pemilik PT SMJL dan PT MAS, Hendarto pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya