Gelar dan TOEFL Caleg Tak Berdaya Lawan Politik Uang

Usulan sejumlah netizen agar calon anggota legislatif diwajibkan bergelar S2 dan memiliki skor TOEFL minimal 500 ditanggapi Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. 

“Dalam daftar list di setiap Dapil, banyak caleg yang bahkan kualifikasinya lebih dari yang diusulkan netizen dibawah. Tapi tetap tidak dipilih rakyat," katanya lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025.

Menurutnya, persoalan utama dalam pemilu legislatif bukanlah sekadar kualifikasi pendidikan atau kemampuan berbahasa asing, melainkan praktik politik uang yang masih mengakar.

"Jikapun kualifikasi seperti yang diharapkan netizen di bawah kemudian terpilih jadi DPR, pasti karena dia juga ikut bagi uang, jika sistem dan keadaannya Pilegnya masih seperti kemarin,” sambungan.

Ia menilai, bagi mayoritas pemilih, kapasitas dan intelektualitas belum menjadi ukuran utama. Sebaliknya, politik uang masih menjadi penentu.

“Yang penting sekarang buat (mayoritas) rakyat yang pergi ke TPS itu bukan kapasitas, sekolah atau intelektualitas seseorang, tapi isi tasnya. Uang. HEPENG yang dibagi ke mereka,” tegasnya.

Jansen menambahkan, kualitas para pejabat hasil pemilu pada akhirnya hanyalah cerminan dari para pemilih itu sendiri.

Karena itu, ia menekankan pentingnya upaya menghapus praktik politik uang, setidaknya secara bertahap.

“Kalau seseorang habis 15 sampai 30 milyar bahkan lebih untuk jadi anggota DPR-RI, apa yang mau diharapkan dari mereka? Malah rakyat yang mengharapkan lebih itu menurutku yang tidak rasional," ungkapnya.

"Jika tidak bisa menghilangkan total, mari pelan-pelan kita hilangkan politik uang agar tidak sebar-bar di pileg kemarin. Sehingga ke depan iklim politik dan parlemen kita dari Pusat sampai daerah kembali sehat,” tutup Jansen.