Berita

Mobil rantis Brimob Polri menabrak driver ojol di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis malam, 28 Agustus 2025. (Foto: Dokumentasi Warga)

Politik

DPP API FPI:

Geng Mulyono Paling Diuntungkan Jika Situasi Makin Buruk

JUMAT, 29 AGUSTUS 2025 | 01:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Geng politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi menjadi pihak yang akan menikmati keuntungan bila situasi keamanan bangsa semakin memburuk akibat anarkisme dalam aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini.

Begitu disampaikan Ketua DPP Advokat Persaudaraan Islam (API) FPI, Aziz Yanuar merespons unjuk rasa yang berujung aksi anarkisme.

"Prabowo harus segera mengganti Kapolri dan mereformasi Polri agar berhenti memainkan situasi politik dalam negeri. Patut diduga, polisi Brimob secara sengaja melindas pengemudi ojol untuk makin memprovokasi kemarahan rakyat," kata Aziz kepada RMOL, Kamis malam, 28 Agustus 2025.


Menurut Aziz, dengan provokasi tersebut, rakyat akan menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai sasaran kemarahan yang akan berujung pada kejatuhan.

"Kita semua mafhum bahwa selama rezim Jokowi sebelumnya, polisi memang jadi alat utama dari Jokowi dalam membuat berbagai rekayasa situasi politik dan cipta kondisi," kata Aziz.

Aziz menyebut bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  sangat terlihat jelas masih sangat loyal ke Jokowi.

"Yang akan paling menikmati keuntungan politik bila situasi ini makin memburuk adalah Jokowi and the gank. Cara mainnya pinjam tangan rakyat dan polisi," tegas Aziz.

Aziz melihat, Presiden Prabowo disabotase, dibusukkan hingga dijerumuskan dari dalam untuk menanggung situasi yang sudah dikondisikan Jokowi selama 10 tahun dengan berbagai kebijakan yang ugal-ugalan.

"Lucunya, dalam peristiwa KM 50 polisi mentah-mentah menolak mengakui membunuh. Tapi dalam peristiwa pelindasan ojol, Kapolri langsung mengakui, diduga untuk sengaja memprovokasi rakyat bahwa mereka seolah olah memang tidak benar," kata Aziz.

Selain itu, terkait aksi yang berujung kericuhan beberapa hari ini, Aziz berharap aparat penegak hukum menindak tegas seluruh aktor intelektual.

"Kami sangat yakin aksi-aksi itu ada yang mendalangi. Ini wajib segera ditindak dan masyarakat yang waras pasti mendukung karena ini selain meresahkan juga dikhawatirkan mengganggu stabilitas roda pemerintahan Presiden Prabowo. Diduga kuat 'Mulyono' dan gengnya ada di balik aksi meresahkan ini," pungkas Aziz.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya