Berita

Ilustrasi (Foto:Freepik)

Dunia

Tiga Perusahan China Diduga Dalangi Peretasan Internasional

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 14:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tiga perusahaan teknologi asal China diduga terlibat dalam aktivitas peretasan berskala besar. Ketiganya adalah Sichuan Juxinhe Network Technology, Beijing Huanyu Tianqiong Information Technology, dan Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology.

Tuduhan ini datang dari sebuah koalisi internasional yang cukup luas, terdiri dari Amerika Serikat, negara-negara sekutu berbahasa Inggris seperti Australia, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru, serta beberapa negara lain termasuk Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Polandia, dan Spanyol.

Dikutip dari Reuters, Kamis 28 Agustus 2025, dalam laporan setebal 37 halaman yang diterbitkan pada Rabu, koalisi tersebut menuding ketiga perusahaan China ini menyediakan “produk dan layanan siber” kepada badan intelijen China, termasuk unit Tentara Pembebasan Rakyat dan Kementerian Keamanan Negara.


Departemen Keuangan AS sendiri telah menjatuhkan sanksi terhadap Sichuan Juxinhe karena diduga terlibat dengan kelompok peretas bernama "Salt Typhoon" atau "Badai Garam". Kelompok ini dituduh membobol rekaman panggilan telepon warga AS, termasuk komunikasi pejabat tinggi di Washington.

Sementara itu, Beijing Huanyu Tianqiong dan Sichuan Zhixin Ruijie diduga terlibat dalam kebocoran data besar yang baru-baru ini terungkap, meski detailnya belum dijelaskan.

Dalam wawancara dengan The Wall Street Journal, pejabat tinggi siber FBI Brett Leatherman mengatakan bahwa Salt Typhoon bertanggung jawab atas “salah satu pelanggaran spionase siber paling berpengaruh yang pernah terjadi di AS.”

Menurut laporan WSJ, para peretas ini telah menargetkan lebih dari 80 negara dan menunjukkan minat terhadap lebih dari 600 perusahaan di seluruh dunia.

Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya secara rutin mengecam entitas China yang diduga terlibat dalam spionase siber. Namun, kasus kali ini menarik perhatian besar karena melibatkan koalisi internasional luas dan dianggap sebagai salah satu operasi peretasan terbesar dalam sejarah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya