Berita

Presiden Prabowo Subianto di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis, 28 Agustus 2025 (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo: Ada Direksi BUMN Bekerja Seenaknya Seperti Raja

KAMIS, 28 AGUSTUS 2025 | 12:29 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menyindir keras sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurutnya kerap bertindak seolah-olah perusahaan adalah milik pribadi. 

Sindiran itu disampaikan saat membuka Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis, 28 Agustus 2025. 

Prabowo menekankan bahwa kekayaan Indonesia sangat besar, tetapi masih banyak yang dikelola secara tidak profesional. Ia mencontohkan pengelolaan aset BUMN yang sebelumnya tercecer tanpa arah jelas.


“Saudara-saudara, saya sudah buktikan aset BUMN saya kumpulkan di Danantara, nilainya 10 miliar dolar. Sovereign fund kita sekarang mungkin ke-5 di dunia. Tidak main-main. Selama ini tercecer nggak jelas dan banyak yang tidak baik manajemennya,” tegasnya. 

Ia menyinggung adanya direksi BUMN yang bekerja seenaknya, merasa diri seperti Raja, seolah-olah perusahaan tersebut milik keluarganya.

"Tapi ada itu direksi-direksi BUMN merasa jadi kayak raja saja, kayak perusahaan punya neneknya sendiri,” sindir Prabowo.

Prabowo lebih lanjut menyoroti kebijakan penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN. Menurutnya, istilah tantiem yang berasal dari bahasa Belanda tidak jelas, dan seringkali justru merugikan rakyat.

“Tantiem itu artinya bonus. Kenapa nggak pakai istilah sederhana, bonus saja? Yang repot, perusahaan rugi tapi komisaris masih dikasih bonus. Enak di mereka, nggak enak di rakyat. 

Kepala negara itu menegaskan bagi pejabat BUMN yang tidak mau mengikuti aturan, maka lebih baik mundur dari jabatannya. 

"Coret! Alhamdulillah, yang nggak mau (aturan baru ini), get out. Banyak anak muda yang mau masuk,” ucapnya.

Prabowo menegaskan bahwa tidak ada satu pun posisi yang tidak bisa digantikan, termasuk jabatan presiden.

“Di Indonesia ini tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden RI. Kalau saya nggak bener, kalau saya brengsek, bisa diganti. Bupati nggak beres, bisa diganti," tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya