Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Rabu 27 Agustus 2025.(Foto: PPID DKI Jakarta)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Juli 2025 dengan capaian surplus Rp14,67 triliun.
Laporan ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam konferensi pers di Balai Kota DKI, Rabu 27 Agustus 2025.
Pramono mengatakan bahwa ini merupakan kali pertama pemerintah provinsi secara terbuka menyampaikan laporan APBD kepada publik, bukan hanya kepada DPRD.
“Kalau selama ini kami yang diundang ke DPRD untuk mendengarkan. Hari ini, justru kami menyampaikan langsung kepada publik agar semua pihak -- pemerintah daerah, DPRD, lembaga pusat, hingga masyarakat -- punya kesepahaman yang sama. Pengelolaan APBD tidak mungkin berjalan tanpa kerja sama dan kesepakatan bersama,” kata Pramono.
Pramono menjelaskan, hingga 31 Juli 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp45,63 triliun atau 56 persen dari target Rp81,73 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp31,52 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp30,95 triliun atau 37 persen dari target.
Dengan capaian itu, Jakarta membukukan surplus anggaran Rp14,67 triliun serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp18,56 triliun.
“Jakarta berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pajak, dividen, dan berbagai pendapatan lain yang dikelola,” kata Pramono.
Pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 5,18 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12 persen. Inflasi tetap terkendali di angka 2,25 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,18 persen. Menurut Gubernur Pramono, angka-angka tersebut membuktikan Jakarta berada di jalur yang sehat dan stabil.
“Selain fiskal yang terjaga, aktivitas ekonomi di Jakarta juga tumbuh solid. Ekspor meningkat 17,26 persen, konsumsi rumah tangga naik 5,13 persen, dan konsumsi pemerintah tumbuh 5,16 persen,” kata Pramono.
Pada Semester I 2025, nilai investasi di Jakarta mencapai Rp140,8 triliun. Angka ini menempatkan Jakarta sebagai tujuan investasi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,9 persen.
Melalui Jakarta Investment Centre (JIC), Pemprov DKI aktif mendorong promosi investasi, penyederhanaan perizinan, hingga penyelenggaraan Jakarta Investment Festival 2025.
Meski ekonomi tumbuh positif, Pramono menekankan tantangan utama Jakarta adalah kesenjangan sosial (gini rasio). Untuk itu, Pemprov DKI meluncurkan berbagai program perlindungan sosial seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, KJP Plus, KJMU, dan program pangan bersubsidi.
“Program perlindungan sosial ini menjadi bantalan agar masyarakat kecil tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi," kata Pramono.
