Berita

Kanselir Jerman Friedrich Merz (Foto: AA)

Politik

Kanselir Jerman Ngotot Tolak Akui Palestina

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 15:34 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mendukung pengakuan negara Palestina di PBB, meskipun sejumlah sekutu di Barat sudah menyatakan langkah sebaliknya.

Pernyataan itu disampaikan Merz dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Berlin, seperti dikutip dari Anadolu News, Rabu, 27 Agustus 2025.

Ia menegaskan bahwa Jerman tetap berpegang pada sikap lama, yakni pengakuan Palestina hanya bisa dilakukan melalui jalur diplomasi dalam kerangka solusi dua negara.


“Pemerintah Kanada dan Perdana Menteri Kanada mengetahui posisi pemerintah federal Jerman terkait kemungkinan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Kami tidak akan mendukung inisiatif ini,” kata Merz.

Sikap Jerman ini berbeda dengan Kanada, Australia, dan Prancis yang berencana mendorong pengakuan Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB bulan depan.

Ketika ditanya apakah serangan militer Israel terbaru di Gaza, termasuk serangan ke sebuah rumah sakit pada Senin yang menewaskan sedikitnya lima jurnalis, tenaga kesehatan, dan tim penyelamat, akan mengubah pendiriannya, Merz menjawab tegas tidak.

“Kami tidak melihat kondisi yang memungkinkan untuk pengakuan negara saat ini, dan peristiwa beberapa hari terakhir tidak mengubah sikap kami,” ujarnya.

Meski menolak langkah pengakuan, Merz mengakui Jerman belakangan meningkatkan kritik terhadap Israel, terutama terkait blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza serta perluasan operasi militer untuk menduduki Gaza City. 

Jerman bahkan mengumumkan pembekuan sebagian ekspor senjata yang bisa digunakan di Gaza.

Namun, Merz menolak usulan sejumlah negara Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian dagang dengan Israel atau menjatuhkan sanksi kepada para menteri garis keras di pemerintahan Benjamin Netanyahu.

“Kami tidak akan mengikuti langkah itu bila muncul di agenda Sidang Majelis Umum PBB akhir tahun ini. Tetapi sekali lagi, kedua pemerintah saling memahami perbedaan pandangan kami,” tutur Merz.

Kebijakan Merz memicu kritik dari kalangan oposisi dan masyarakat sipil Jerman. Mereka menilai pengakuan Palestina justru bisa memberi tekanan politik pada Israel yang terus memperluas permukiman ilegal dan berencana menganeksasi wilayah Palestina.

Sebuah survei ZDF terbaru menunjukkan mayoritas warga Jerman justru mendukung pengakuan negara Palestina.

Sebanyak 60 persen responden menyatakan setuju, sementara hanya 22 persen yang menolak, dan 18 persen sisanya belum menentukan sikap.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya