Berita

Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda, mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Ulang Pangkalpinang, Rabu, 27 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Bawaslu Antisipasi Pemilih Siluman Pilkada Ulang Pangkalpinang

RABU, 27 AGUSTUS 2025 | 13:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Persoalan daftar pemilih tetap (DPT) menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Ulang Pangkalpinang hari ini, Rabu, 27 Agustus 2025.

Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menjelaskan, jajaran pengawas tempat pemungutan suara (PTPS), pengawas kelurahan/desa (PKD), hingga pengawas kecamatan (Panwascam), telah diminta menyoroti persoalan DPT.

"Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya kalau terkait proses pemungutan dan penghitungan suara, kita berharap bahwa pemilih yang memenuhi syarat itu benar-benar difasilitasi," kata dia.


"Dan sebaliknya, kalau tidak memenuhi syarat itu harus dipastikan jangan sampai justru dia tetap menggunakan, dan itu akan berpotensi pemungutan suara ulang," sambung Herwyn.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu RI itu memastikan komitmen jajaran pengawas dalam mengawal hak pilih masyarakat, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

"Kita pastikan karena di sini kan hanya ada dua daerah (Pilkada Ulang), di Pangkal Pinang dan di Bangka, dan yang lain kan tidak ada," ucapnya.

Lebih lanjut, Herwyn menyampaikan potensi pelanggaran manipulasi data pemilih karena geografis Kepulauan Bangka Belitung yang tidak begitu luas, ditambah hanya dua wilayah kabupaten/kota yang melangsungkan Pilkada Ulang.

"Jangan sampai ada mobilisasi pemilih dari luar tempat dua kabupaten, terutama di Pangkal Pinang yang bisa menggunakan hak pilih," tuturnya.

"Karena Pangkal Pinang kan ibu kota provinsi, bisa saja ada penduduk yang bukan pemilih yang bukan penduduk Pangkal Pinang menggunakan hak pilihnya," demikian Herwyn menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya