Berita

Pengamat politik Kris Tjantra. (Foto: Istimewa)

Politik

Kris Tjantra:

Demonstrasi 25 Agustus Alarm Rakyat Tak Percaya DPR

SELASA, 26 AGUSTUS 2025 | 20:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aksi demonstrasi yang digelar masyarakat sipil bertajuk 'Revolusi Rakyat Indonesia' di Gedung DPR/MPR Jakarta, pada Senin 25 Agustus 2025 merupakan alarm rakyat tidak mempercayai para politikus Senayan.

Demikian pandangan pengamat politik Kris Tjantra melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025.

"Masyarakat semakin tidak percaya dengan anggota DPR yang selama ini dianggap gagal menerjemahkan keinginan mereka," kata Kris.


Apalagi di saat kemiskinan yang belum terentaskan dan PHK di berbagai sektor hingga sulitnya mencari pekerjaan, kata Kris, justru DPR memperoleh tunjangan gila-gilaan.

"Ini bukan sekadar ironi, tapi bukti nyata bahwa kepentingan rakyat kerap dikorbankan demi syahwat kekuasaan,” kata Kris yang juga Ketua Umum Ganjarist ini.

Kris juga menyesalkan sejumlah elite politik yang mempertontonkan manuver yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Mulai dari pesta seremonial mewah, hingga perebutan panggung kekuasaan dan peningkatan gaji yang tidak masuk akal.

“Masyarakat butuh keberpihakan nyata, bukan pesta pora di tengah krisis. Rakyat antre minyak goreng, tapi elite antre kursi jabatan. Ini pelecehan terhadap akal sehat publik,” sambungnya.

Kritik serupa juga bermunculan di media sosial, di mana warganet ramai-ramai menyuarakan kekecewaan atas perilaku elite yang dianggap hanya memikirkan diri sendiri.

Kris menegaskan, bila fenomena ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap politik dan demokrasi akan terkikis habis.

“Jika para elite terus abai, rakyat sendiri yang akan menjatuhkan vonis di bilik suara,” kata Kris.

Kris juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tak jelas pelaksanaannya. Ia pun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih.

“Pemerintah juga perlu belajar dari kegagalan masa lalu yang masih belum optimal dan cenderung banyak koperasi yang mati suri. Apalagi saat ini kita tidak tahu, bagaimana kelanjutan dari program ini,” tutup Kris.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya