Berita

Presiden Prabowo Subianto menyematkan tanda Bintang RI Utama kepada sang adik Hashim Djojohadikusumo (Foto: RMOL/YouTube Sekretariat Presiden)

Politik

Hashim Akui Kurang Nyaman Terima Tanda Kehormatan dari Kakak Sendiri

SENIN, 25 AGUSTUS 2025 | 15:03 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemilik Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, mengaku sempat merasa kurang nyaman saat menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo Subianto yang merupakan kakak kandungnya.

Penganugerahan itu berlangsung dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.

“Saya terus terang aja merasa waktu saya diberitahu saya merasa kurang nyaman karena Presiden kan kakak kandung sendiri, tapi ini merupakan yang ketiga kali," ungkapnya kepada awak media. 


Kendati demikian, Hashim menjelaskan dirinya sudah empat kali mendapat penghargaan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya mendapat penghargaan dari Pak SBY melalui Pak Wapres Pak Boediono, terus saya juga dapat dari zaman Pak Jokowi, dua kali penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup. Maka ini keempat kali ya saya dapat penghargaan. Akhirnya saya terima juga,” ujar Hashim usai acara.

Penghargaan tersebut diberikan atas jasa Hashim dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, satwa langka, hingga warisan budaya. 

Selama lebih dari dua dekade, ia aktif mendorong berbagai program konservasi dan pelestarian kebudayaan nusantara.

“Pelestarian satwa langka, pelestarian warisan budaya, saya sudah aktif sudah 20 tahun,” ungkap adik kandung Presiden Prabowo itu.

Hashim menegaskan, penghargaan yang diterimanya menjadi penyemangat baru untuk terus berkontribusi bagi bangsa. Ia bertekad melanjutkan kiprahnya dalam melestarikan flora, fauna, serta kebudayaan Indonesia.

"Saya hampir 20 tahun bantu melestarikan warisan budaya Indonesia, termasuk wayang, arkeologi, dan sebagainya. Jadi saya tambah semangat ya,” jelasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya