Berita

Ketum BM PAN, Pasha Ungu di Tebet Eco Park, Jakarta, Sabtu, 23 Agustus 2025 (Foto: DPP BM PAN)

Politik

BM PAN Dorong Politik Pangan Jadi Gerakan Kolektif

MINGGU, 24 AGUSTUS 2025 | 10:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Politik pangan tidak boleh dipandang sebagai kerja individual, melainkan gerakan kolektif yang melibatkan semua elemen bangsa.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu dalam peluncuran dan bedah buku “Zulkifli Hasan dan Politik Pangan untuk Rakyat: Langkah Konkret Mendukung Asa Cita Presiden Prabowo” di Tebet Eco Park, Jakarta, Sabtu, 23 Agustus 2025.

Pasha menekankan bahwa isu pangan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, sehingga politik yang sehat harus mampu menghadirkan solusi nyata di sektor ini. 


Ia menilai buku Munir Sara menjadi penting karena menghadirkan cara pandang baru bahwa politik pangan bukan hanya menyangkut produksi dan distribusi, tetapi juga menyangkut keberpihakan kepada rakyat kecil.

“Pangan adalah urusan hajat hidup orang banyak. Jika politik tidak bisa memberi jawaban atas kebutuhan rakyat untuk makan, maka politik kehilangan makna,” ujar Legislator PAN tersebut.

Lebih lanjut, Pasha menambahkan bahwa BM PAN mendukung sepenuhnya gagasan yang tertuang dalam buku tersebut. Menurutnya, politik pangan memiliki keterkaitan erat dengan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kami memandang politik pangan sebagai bagian dari perjuangan generasi muda. Karena itu, BM PAN akan terus terlibat dalam program-program konkret yang mendukung kedaulatan pangan,” kata Pasha.

Sebagai wujud nyata dari semangat yang dibahas dalam forum tersebut, panitia acara juga membagikan 200 paket sembako kepada warga sekitar Tebet Eco Park.

Acara peluncuran buku semakin semarak dengan hadirnya sejumlah tokoh penting sebagai pembicara, antara lain Prof. Syahrir Ika dari BRIN, pengamat politik Adi Prayitno, Staf Ahli Kemenko Pangan RI Sugeng Santoso, serta sang penulis buku Munir Sara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya