Berita

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Ketum KNPI: Noel Harus Ksatria, Jujur Siapa Penerima Aliran Dana Pemerasan

SABTU, 23 AGUSTUS 2025 | 20:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera memastikan fakta pengakuan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer alias Noel soal aliran dana dugaan kasus pemerasan dan korupsi.

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, menegaskan, pengakuan Noel yang menyebut ada aliran dana hasil kejahatan mengalir ke sejumlah pejabat, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, harus segera diuji kebenarannya.

"Jika pernyataan itu benar, Noel harus berani dan ksatria menjadi whistleblower. Namun jika tidak, maka hal itu bisa menjadi fitnah kejam yang berbahaya," kata Haris kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 23 Agustus 2025.


Haris menambahkan, jika tudingan Noel terbukti bohong, maka Jokowi sebagai korban fitnah harus berani melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Jika pernyataan Noel ini bohong dan hanya fitnah, Pak Jokowi harus berani laporkan kasus ini ke aparat penegak hukum seperti keberanian laporkan kasus ijazah palsunya," ungkapnya. 

Lebih jauh, Haris juga mendorong agar aparat hukum, termasuk KPK, benar-benar tegas dalam menjerat Noel. 

Ia menyinggung ucapan Noel di masa lalu yang pernah menyatakan agar pejabat korup dihukum mati sebagai efek jera.

“Sekarang saatnya kata-kata itu dibuktikan pada dirinya sendiri. Noel sangat layak menjadi pejabat pertama yang dihukum mati jika terbukti korupsi,” tegas Haris.

Menurut Haris, pasal hukuman mati bagi koruptor bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu bisa dijatuhi pidana mati.

Lebih jauh, Haris menyayangkan sikap Noel yang selama ini dikenal sebagai aktivis pergerakan, namun justru terjerumus dalam praktik yang memalukan.

“Sikap Noel ini bikin malu aktivis pergerakan. Dari aktivis seharusnya membela rakyat, tapi malah jadi pengkhianat rakyat. Kasus Noel jadi peringatan keras agar pejabat lain jangan bermain-main dengan korupsi,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya