Berita

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo saat rapat bersama Komisi XI DPR, Jumat, 22 Agustus 2025. (Foto: YouTube Komisi XI DPR)

Bisnis

Jemaah Haji akan Bisa Pakai QRIS di Arab Saudi

JUMAT, 22 AGUSTUS 2025 | 14:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan bisa digunakan di sejumlah negara, termasuk di Arab Saudi. 

Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 22 Agustus 2025.

"Setelah Malaysia, Singapura, dan Thailand, sekarang QRIS sudah bisa dipakai di Jepang. Kami juga akan mencoba (kerja sama) dengan China dan Saudi Arabia mendukung QRIS untuk jemaah umrah dan haji," kata Perry Warjiyo.


Data BI, QRIS sudah bisa dipakai 57 juta pengguna dan 40 juta merchant, terutama UMKM. BI pun akan terus mendukung program-program pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Kami akan terus mendukung program-program pemerintah menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi dan koordinasi fiskal moneter APBN," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya