BCA. (Foto: Bisnis/Himawan L Nugraha)
Wacana pengambilalihan paksa saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA) oleh negara dinilai tidak masuk akal serta berpotensi merusak stabilitas sistem keuangan nasional.
Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengatakan gagasan “hostile take over” terhadap bank swasta terbesar di Indonesia tersebut merupakan narasi berbahaya. Jika dipaksakan, Indonesia justru akan kembali ke situasi ekonomi politik yang liar dan tidak menentu.
“Semestinya ide tersebut tidak perlu diindahkan oleh Presiden karena akan merusak tatanan perbankan. Narasi sesat yang bergulir ini akan merusak sistem yang sudah berkembang baik selama ini,” tegas Didik dalam keterangannya yang diterima RMOL di Jakarta pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Sejarah mencatat, Indonesia pernah mengalami kehancuran perbankan saat krisis moneter 1998. Namun restrukturisasi pasca krisis telah membangun fondasi perbankan yang jauh lebih kuat. Terbukti, sektor perbankan telah mampu bertahan dari guncangan krisis global 2008 hingga pandemi Covid-19.
BCA, yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Grup Djarum, selama ini dianggap sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional.
Kinerjanya disebut konsisten dalam menopang pertumbuhan kredit, mendorong dunia usaha, penyaluran kredit hingga membayar pajak dalam jumlah besar. Narasi pengambilalihan saham tanpa alasan jelas, menurut Didik, merupakan tindakan anarki politik kebijakan.
“Karena datang dari partai politik, maka ini alarm bahaya bagi iklim dan ekosistem perekonomian nasional. Bukan tidak mungkin pasar melihat didalam negara ada bandit-bandit untuk memberangus pasar dan pelaku ekonomi,” lanjutnya.
Ia pun mengingatkan jika wacana tersebut dilanjutkan maka kepercayaan pasar terhadap BCA akan runtuh.
“Bank tidak akan dipercaya dan tidak bakal ada yang menyarankan investasi di BCA lagi. Saham BCA (sebelumnya) dipercaya publik karena pengelolaannya baik dan mutlak harus transparan karena merupakan bank publik,” tuturnya.
Meski demikian, narasi tersebut akhirnya diluruskan oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani. Ia menegaskan tidak ada rencana dari Danantara maupun pemerintah untuk mengambil paksa 51 persen saham BCA.
“Enggak ada,” ujar Rosan singkat.
Menurut Didik, ketegasan ini penting untuk menghalau para pemburu rente yang menyebutkan narasi sesat.
“Negara harus menjaga dan membangun pasar yang sehat, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang kuat, bukan sebaliknya masuk ke dalam pasar, ikut campur tangan secara tidak bermutu, yang kemudian merusaknya,” tandasnya.
Sebelumnya isu ini beredar setelah Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR/anggota Komisi XIII DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Syukri, mengatakan partainya mendukung usulan agar Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat terkait 51 persen saham BCA.
“Pengambilalihan harus sesegera mungkin dilakukan untuk menyelamatkan uang negara. PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA. Pengambilalihan saham BCA harus dengan segera dilakukan untuk menyelamatkan uang negara. Jangan sampai bangsa ini terus menerus dipermainkan,” kata Ahmad Iman Syukri kepada media.
