Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono. (Foto: RMOL/ Raiza Andini)

Politik

Menuju Kedaulatan Pangan

Riyono: Anggaran Sektor Pertanian Minimal 10 Persen dari APBN

RABU, 20 AGUSTUS 2025 | 16:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Apabila Indonesia ingin membangkitkan kedaulatan pangan, maka anggaran untuk sektor pertanian agar mencapai swasembada pangan minimal 10 persen dari APBN.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Riyono dalam Forum Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema “Implementasi Pidato Presiden Saat Sidang MPR RI Tahun 2025” di ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025.

“Sepuluh persen berarti minimal Rp370 triliun anggaran untuk sektor pangan dari 2026 yang disampaikan oleh mitra Komisi IV,” kata Riyono.


Namun di sisi lain pemerintah menerapkan program efisiensi anggaran untuk seluruh kementerian dan lembaga, yang berdampak pada anggaran pada sektor pertanian, seperti kehutanan, bulog dan lain sebagainya. 

“Badan Pangan tidak lebih dari Rp50 miliar, artinya hanya 0,18 persen ya. Tetapi kemarin kita mendengarkan pada waktu presiden menyampaikan di sidang tahunan ada optimisme,” kata politikus PKS ini.

Menurutnya, jika anggaran di sektor pangan hanya Rp164 triliun, namun menginginkan kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir, maka angka tersebut masih sangat kurang. 

“Kalau dihitung dari persentase memang belum sampai lima persen. Tapi ada kenaikan yang menurut saya ini berarti ada political will dari Presiden berkaitan dengan masalah kebijakan pangan,” tutup Riyono.




Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya