Berita

Warga Myanmar (Foto: APA)

Dunia

Myanmar Berencana Gelar Pemilu pada 28 Desember 2025

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 15:44 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Komisi Pemilihan Myanmar pada Senin, 18 Agustus 2025 mengumumkan rencana pelaksanaan pemilihan umum pada 28 Desember 2025.

Dalam pemberitahuan yang disiarkan MRTV, komisi menyebut pemilu kali ini sebagai pemilihan umum demokratis multi-partai. 

Ini akan menjadi pemilu pertama sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).


Pemilu terakhir di Myanmar digelar pada November 2020, yang dimenangkan oleh NLD pimpinan Aung San Suu Kyi sebelum militer mengambil alih kekuasaan.

Kudeta tersebut membuat negara mayoritas Buddha di Asia Tenggara itu berada di bawah keadaan darurat selama lebih dari empat tahun.

Pengumuman jadwal pemilu muncul setelah junta membentuk komisi baru bulan lalu untuk mengawasi proses pemilihan. 

Saat itu, panglima militer Senior Jenderal Min Aung Hlaing juga menunjuk dirinya sebagai presiden sementara, menandai berakhirnya status darurat yang sebelumnya berlaku.

“Komisi pemilihan telah menetapkan bahwa pemilu umum demokratis multi-partai akan dilaksanakan pada Minggu, 28 Desember 2025,” demikian dilaporkan MRTV mengutip pernyataan resmi.

Perubahan kepemimpinan juga terjadi awal bulan ini setelah wafatnya U Myint Swe, presiden sementara yang ditunjuk junta sejak 2021, pada usia 74 tahun. 

Karena sakitnya Myint Swe, Min Aung Hlaing sebelumnya telah menyatakan diri sebagai presiden ketika membentuk komisi pemilu bulan lalu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya