Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Hukum

DPR Tunggu Action Prabowo Tindak Aparat Bekingi Tambang

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 11:31 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas ribuan tambang ilegal di Indonesia mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman.

“Kita dukung Presiden Prabowo agar berani dan konsisten menindak tegas para pelaku tambang illegal termasuk jika pelakunya adalah jenderal TNI dan Polri baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun,” ujar Benny seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, dikutip di Jakarta, Senin, 18 Agustus 2025.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, publik sudah mengetahui siapa saja oknum yang selama ini membekingi aktivitas tambang ilegal.


“Semua tau dan yakin siapa saja jenderal-jenderal yang backing tambang illegal selama ini ada di saku baju Presiden,” tegasnya.

Benny menegaskan, Presiden Prabowo memiliki kuasa penuh untuk memberantas tambang ilegal karena mandat itu bersumber dari rakyat.

“Kuasa Presiden itu berasal dari rakyat. Kita menunggu eksekusinya. Dan dengan doa tentunya,” pungkas Benny.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap oknum jenderal TNI maupun Polri, termasuk mantan jenderal, yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu bertindak, tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pelaku.

“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Prabowo membeberkan, saat ini terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara minimal Rp300 triliun. Ia pun meminta dukungan penuh MPR serta seluruh partai politik demi menuntaskan masalah ini.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya