Berita

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Foto: Zoom)

Bisnis

BI Mulai Uji Coba QRIS Indonesia-China

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 11:31 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank Indonesia (BI) bersama Bank Sentral Tiongkok atau People's Bank of China (PBoC) resmi memulai uji coba interkoneksi layanan pembayaran digital QRIS antarnegara. 

Momentum ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, pengembangan inovasi QRIS terus digencarkan untuk memperluas akseptasi serta memperkuat inklusi keuangan digital. 


"Pengembangan inovasi fitur QRIS secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memperluas akseptasi dan mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital. Salah satu inovasi dimaksud adalah QRIS Antarnegara," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam keterangan resmi, dikutip Senin 18 Agustus 2025.

Menurutnya, konektivitas pembayaran dengan Tiongkok akan mempermudah transaksi perdagangan antarnegara, khususnya bagi pelaku UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata kedua negara

Perry menjelaskan, tahap uji coba ini melibatkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), UnionPay International (UPI), serta sejumlah penyelenggara jasa sistem pembayaran. 

Inisiatif ini disebut sebagai bukti komitmen BI dan industri sistem pembayaran nasional untuk memperluas jaringan transaksi digital di level global

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyebut kerja sama QRIS dengan China sudah menunjukkan progres positif. Finalisasi pengaturan bisnis, teknis, dan operasional telah disepakati antara UPI dan ASPI.

Empat anggota ASPI, yakni PT Rintis Sejahtera (Rintis), PT Alto Network (Alto), PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), serta PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), juga telah meneken kesepakatan dengan UPI untuk pengembangan sistem dan uji coba sandbox.

Sejak diluncurkan pada Agustus 2022, QRIS lintas negara telah berlaku di Malaysia, Thailand, Singapura, hingga Jepang yang baru saja diresmikan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya